"Kalau yang sudah teken kontrak ya sudahlah. Tapi yang belum, harus dipertahankan. Jangan sampai ada lagi yang diekspor, karena akan mengganggu ketahanan energi nasional ke depan," ujar Dwi Hary.
Pemerintah memang sudah mengeluarkan kebijakan baru tentang rencana infrastruktur gas nasional. Sejauh ini, ujar Dwi Hary, yang menjadi kendala memang adalah infrastruktur gas yang memerlukan dana yang tak sedikit. Gas ada, tapi terkendala infrastruktur pengolahan dan penyalurannya. Maka kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan ini harus didukung bersama. Tahun 2015, Kementerian ESDM, menganggarkan dana sebesar Rp3,4 triliun untuk infrastruktur gas ini.
Secara rinci, infrastruktur gas yang akan dibangun adalah pembangunan kilang LNG (liquid natural gas), CNG (compressed natural gas) dan wilayah jaringan distribusi. Ada juga program pembangunan pipa-pipa gas baru, terminal regasifikasi gas alam cair, SPBG, hingga jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Tujuan utama seluruh program infrastruktur gas ini adalah untuk mempercepat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).
Ditargetkan, pada tahun 2030, dibangun 5 juta sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas). Target itu dijabarkan dalam beberapa perencanaan jangka menengah. Selama pemerintah era Jokowi (2014-2019), ditargetkan proyek 1 juta SR. Begitu seterusnya dalam lima tahun, hingga tahun 2030. Untuk jargas yang akan membentuk city gas ini, kota yang akan masuk program adalah Pekanbaru, Cilegon, Kutai Kertanegara, Musi Banyuasin, Batam, Muara Enim, Tuban, dan Bojonegoro.
Kondisi sekarang, jaringan pipa gas bumi Indonesia hanya sekitar 20 persen dari kondisi yang direncanakan. Artinya, banyak rencana pembangunan jaringan gas yang belum terlaksana, dengan berbagai kendala dan faktor. Panjang pipa transmisi dan distribusi yang sudah terbangun baru 11.782 km. Untuk mencapai kondisi jaringan ideal yakni sekitar 58.000 km sesuai kebutuhan konsumen, negeri ini perlu membangun pipa transmisi 4 kali lipat dan pipa distribusi 10 kali lipat.
"Memang diperlukan kerja keras dan konsistensi kalau kita ingin program ini berhasil," ujarnya.
Adapun target pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) adalah sebanyak 1.300 unit pada tahun 2030. Sampai tahun lalu, telah dibangun 43 SPBG. Pada tahun 2015, ditargetkan pembangunan 60 unit SPBG. Sampai akhir era Presiden Jokowi pada 2019, ditargetkan 300 unit SPBG. Target jangka panjangnya, tahun 2025 akan terbangun 1.000 SPBG dan tahun 2030 akan tersedia 1.300 SPBG.
