DUMAI (RIAUPOS.CO) - Mengemban target pendapatan negara dengan wilayah kerja Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, empat dari lima unit eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kota Dumai melampaui target pendapatan yang diberikan.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai (KPPBC) tipe Madya Pabean Dumai menjadi unit eselon I yang paling berhasil dengan merealisasikan pendapatan negara sebesar 7.000 persen dari target yang diberikan.
Kepala KPPBC TMP B Dumai Fuad Fauzi mengungkapkan, bahwa unit Eselon I Kemenkue di Dumai, terdiri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai, KPP Kabupaten Bengkalis dan KPPBC TMP B Dumai.
Ia menambahkan, bahwa selama 2021 unit Eselon I Kemenkeu di Dumai telah melakukan tugasnya dalam merealisasikan pendapatan negara dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Fuad menerangkan, untuk capaian masing-masing unit Eselon I Kemenkeu di Kota Dumai, rata-rata sudah mencapai target bahkan sudah melewati target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Untuk capaian penerimaan di KPPBC TMP B Dumai, dari target yang ditetapkan sekitar Rp159 miliar, berhasil tercapai sekitar Rp11,8 triliun atau secara persentase 7.428,61 persen," ujarnya dalam siaran pers bersama, Selasa (8/2).
"Capaian yang begitu signifikan tersebut berasal dari Bea Keluar atau Ekspor dari crude palm oil (CPO) yang mengalami kenaikan selama 2021, yang mana dari bea keluar CPO ini menyumbang sekitar Rp11,7 triliun," tambahnya lagi.
Diakuinya, dengan pencapaian ini, tentunya menjadi barometer pihaknya untuk tetap menjalankan fungsinya semakin baik lagi di bawah Kemenkeu.
Sementara, Kepala KPPN Tipe A I Dumai Sukirno mengungkapkan, untuk capaian kinerja KPP Pratama Dumai, dari target yang diberikan Rp1,1 triliun bisa dicapai sekitar Rp1,2 triliun atau 107,27 persen.
Selanjutnya, tambah Sukirno untuk capaian kinerja KPKNL dari target Rp66 miliar hanya terealisasi Rp63,5 miliar atau 95,76 persen. Sedangkan KPP Pratama Bengkalis, dari target Rp1,90 triliun berhasil terealiasi Rp1,93 triliun atau 101,46 persen.
Di samping mengelola penerimaan, tambahnya, Kemenkeu juga memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif yang diadministrasikan oleh KPPN Dumai.
Selain itu, Kemenkeu juga melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara atau daerah dan pelayanan lelang. Tahun 2021, dari Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Dumai berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sekitar Rp63,5 miliar atau 95,76 persen dari target yang ditetapkan.
"Untuk Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, KPKNL Dumai berhasil mensertifikatkan 143 bidang tanah atau 102,88 persen dari target yang ditetapkan," imbuhnya.
Sukirno menjelaskan, program sertifikasi BMN ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mengamankan BMN berupa tanah. "Terkait dengan pengurusan piutang negara/daerah, dari upaya-upaya penagihan langsung dengan Surat Paksa ataupun tanpa Surat Paksa kepada Debitur, KPKNL Dumai KPKNL Dumai pada tahun 2021 berhasil memulihkan hak tagih negara (debt recovery) sebesar Rp319 juta dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar kurang lebih Rp31 juta dari target Rp9 juta," paparnya.
Dari sisi pelayanan lelang, sebutnya, pada 2021 KPKNL Dumai berhasil melaksanakan lelang sebanyak 232 frekuensi dengan pokok lelang sebesar Rp22 miliar dan PNBP dari Bea Lelang sebesar Rp787 juta.
"Semoga dengan kondisi pandemi saat ini proses pengumpulan penerimaan, pengawasan serta penyaluran anggaran negara dapat berjalan secara maksimal, dan dengan adanya sinergi antar instansi Kemenkeu dengan pihak eksternal khususnya di Kota Dumai dan sekitarnya diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu," pungkasnya.(mx12/lim)
Laporan RPG, Dumai
