Dumai (RIAUPOS.CO) - Dipastikan tidak selesai pengerjaannya di tahun 2022, Wali Kota Dumai H Paisal tetap melakukan peninjauan pembangunan gedung mal pelayanan publik (MPP) yang berada di Jalan HR Soebratas, akhir pekan kemarin.
Orang nomor satu Kota Dumai ini menyaksikan langsung proses pembangunan gedung yang berada tepat di tempat eks Kantor Wali Kota Dumai.
Di mana nantinya gedung MPP yang dalam perencanaannya dibangun dengan dua lantai tersebut akan terdapat 30 counter untuk melayani ratusan izin dan pelayanan, baik yang diterbitkan Pemko Dumai maupun instansi vertikal.
Pembangunan dibagi dalam 2 tahap. ''Ini tahap pertama. Lantai satu. Untuk lantai 2 nanti kami lanjutkan lagi,'' kata Wali Kota Dumai H Paisal saat meninjau pembangunan MPP Dumai, Jumat (30/12).
Progres pembangunan gedung MPP saat ditinjau Wali Kota sudah mencapai 75 persen. Diperkirakan akan rampung pada akhir Februari dan sudah bisa digunakan pada Maret 2023.
Paisal menjelaskan, pembangunan MPP Dumai tahap pertama saat tutup tahun anggaran 2022 baru mencapai 75 persen, sehingga masih ada sisa pekerjaan yang harus dilanjutkan pada tahun 2023.
''Sudah ada Perda yang mengatur. Perda Nomor 65 Tahun 2021 dan Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur pembelian dan penyediaan barang dan jasa,'' kata Wali Kota.
"Sesuai aturan, Pemko Dumai memberikan penambahan waktu 90 hari maksimal. Jadi sekarang tinggal tergantung kepada pelaksana. Karena ada denda Rp1 miliar,'' kata Paisal.
Terkait realisasi pembangunan MPP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan audit. Bahkan Pemko Dumai secara khusus meminta untuk dilakukan 2 kali audit.
Berdasarkan audit terakhir yang dilakukan BPKP, total realisasi pekerjaan MPP sudah 75 persen.
''Sisa pekerjaan harus mereka tuntaskan selama 60 hari. Tapi kontraktor menyanggupi selama 30 hari. Ini tergantung mereka. Jika 60 hari tak selesai, kita tambah sampai 90 hari,'' terang Paisal.
Dengan demikian, kata Paisal, dari total anggaran pembangunan MPP tahap I sebesar Rp18 miliar, yang sudah dibayarkan 75 persen. ''Sesuai capaian pekerjaan ya. Jadi kita bayar sesuai auditnya BPKP,'' tambah Paisal.
Jika pembangunan MPP ini selesai, tersedia 30 counter pelayanan. Semua layanan internal pemko Dumai dan instansi vertikal dilayani di sini. ''Baik Badukcapilnya, Samsat, BPJS, Bank. Semua yang menyangkut pelayanan. Tahap awal kami sudah MoU dengan instansi vertikal. Tinggal nanti kami memfinisingkan aplikasi yang ada,'' ujar Paisal.
Ihwal pembangunan MPP ini, Paisal mengatakan, sesuai amanah dari MenPAN RI yang memerintahkan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pembangunan Mall Pelayanan Publik. ''Saat ini semua pelayanan publik dan perizinan terkait dengan OSS sudah harus terintegrasi. Keberadaan MPP ini nantinya untuk menjawab itu. Cukup di satu tempat,'' pungkas Wali Kota.(mx12/rpg)
