Dia juga mengaku, tidak semua THL yang kontraknya tidak diperpanjang. Seperti guru. Untuk guru, Pemkab Kampar akan mempertimbangkannya lagi. Apalagi guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, dan keberadaanya sangat dibutuhkan. “Ini kan kebijakan kepala dinas,” sebut dia.

Azis menjelaskan, perekrutan dan pengurangan THL ini kebijakannya berada di kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tempat THL ini bekerja. Sehingga, tidak sampai ke meja bupati.

Pengurangan THL ini lanjut Azis, adalah salah satu upaya penghematan anggaran. Di mana saat ini, keuangan Kampar tengah krisis.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, Zulfahmi mengatakan, berdasarkan data yang ada padanya, ada sebanyak 1.660 THL di Kampar.(adv/a/b)