PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pansus Penyelesaian Konflik Lahan Perusahaan dan Masyarakat DPRD Riau langsung bergerak cepat pascadibentuk beberapa waktu lalu. Usai melakukan pemantapan internal, sampai saat ini sudah ada 33 surat laporan masuk kepada pansus. Jika tidak ada aral melintang, pada Senin (15/11) pekan depan, pansus melakukan penelelaahan terhadap semua laporan.
Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Lahan Perusahaan dan Masyarakat DPRD Riau Marwan Yohanis kepada Riau Pos, Kamis (11/11). Dikatakan dia, jumlah 33 laporan yang masuk berasal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau. Antara lain Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi (Kuansing), Siak, Bengkalis, dan Pelalawan.
"Ada 33 surat masuk sampai beberapa hari kemarin. Dari 33 ini kami sepakati Senin (15/11) ditelaah semua surat masuk. Kami analisa satu per satu apa konfliknya, apa penyebabnya serta apa dampaknya. Seperti itu," ungkap Marwan.
Selain itu, dalam penelaahan berkas laporan yang masuk, pansus dikatakan Marwan juga akan menelusuri bagaimana penyelesaian dari aduan yang masuk. Kemudian dilakukan penyusunan skala prioritas, laporan mana terlebih dahulu yang akan dituntaskan bersama. Hal itu bisa dilihat dari luasan sengketa lahan serta seberapa luas dampak yang ditimbulkan akibat sengketa yang dilaporkan.
"Menelaah konflik. Dari telaahan itu nanti kami tetapkan mana yang akan kami tindaklanjuti, kemudian dipanggil para pelapor. Dalam panggilan nanti akan dilakukan klarifikasi. Setelah dirasa clear, nanti baru kami akan kembali panggil pihak-pihak terkait," paparnya.
Ia menambahkan, ke depan tugas pansus akan cukup berat. Karena dalam menyelesaikan konflik sangat tidak mudah. Apalagi, konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun. Maka dari itu, pihaknya meminta dukungan masyarakat agar pansus dapat bekerja maksimal dengan tujuan agar kepentingan serta hak-hak masyarakat bisa terpenuhi dari putusan maupun rekomendasi yang dihasilkan pansus.
"Ke depan memang akan sangat berat. Maka kami minta dukungan masyarakat agar pansus dapat bekerja maksimal dengan hasil yang maksimal pula. Yakni demi tegaknya keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, DPRD Riau resmi membentuk pansus konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Pembentukan pansus yang diadakan dalam rapat paripurna tersebut, dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Riau.
Usai diumumkan pembentukan pansus, pimpinan sidang saat itu langsung membacakan nama-nama struktur dari pansus. Adapun yang dipercaya sebagai Ketua Pansus adalah Marwan Yohanis. Sedangkan Wakil Ketua Pansus Robin P Hutagalung, beserta anggota pansus, yaitu Amyurlis, Yanti Komalasari, Iwandi, Tumpal Hutabarat, Manahara Napitupulu, Suhaidi, Ardiansyah, Abdul Kasim, Sulaima, Mardianto Manan, Abu Khoiri, Sardiyono dan Ali Rahmat Harahap.
Gubri usai rapat menyebut jika konflik lahan Riau menjadi yang terbanyak di Indonesia. Menurut Syamsuar, hal ini juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Komisi II DPR RI. Sebab, dari pertemuan pihaknya bersama perwakilan Komisi II DPR RI, diketahui jumlah konflik lahan secara nasional terbanyak ada di Riau.
"Informasi selesai bertemu Komisi II DPR RI kemarin, itu konflik lahannya terbanyak di Riau," ujar Syamsuar.(adv/nda)
