PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD Riau kembali mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (22/4) pekan lalu. Kedatangan pansus yang diketuai Marwan Yohanis ini, bertujuan untuk melengkapi data yang pernah diminta KSP pada pertemuan sebelumnya.
"Kemarin (Jumat, 24/4, red) kami cukup mendapat perhatian dari KSP terhadap laporan yang disampaikan. KSP mengapresiasi karena untuk di Indonesia baru dua yang membentuk pansus. Satu dari Maluku, satu lagi Riau. Sehingga dengan adanya pansus bisa lebih bergerak cepat, bisa detail," ucap Marwan Yohanis kepada Riau Pos, Ahad (24/4).
Dikatakan dia, adapun data yang akan dilengkapi berkaitan dengan penanganan jangka pendek, penanganan jangka panjang dan menengah, terhadap laporan konflik lahan yang telah diserahkan pansus kepada KSP. Menurut Marwan, ada hal-hal yang perlu ditangani dengan segera untuk mengurangi dampak serta keresahan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan.
"Untuk diberikan win-win solution. Kita berharap investor saat berinvestasi dengan catatan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menjadikan investasi menjadi bagian dari usaha pembangunan wilayah kita," ujar Marwan.
Lebih lanjut disampaikan Marwan, dari hasil secara tersirat sudah ada konsep-konsep untuk menyurati perusahaan jangka pendek. Artinya, seiring dengan berjalannya waktu ada progres terhadap apa yang diperjuangkan dewan pada saat ini. Termasuk perkembangan positif sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
"Hasil rekomemdasi sudah kami sampaikan secara lisan ke pimpinan (DPRD Riau). Karena kemarin ada reses dua pekan yang tadinya ditargetkan rampung. Kami minta perpanjangan sampai Mei. Dan kami harapkan memang harus tuntas," ucapnya.
Dirinya berharap setelah penyerahan kelengkapan data, KSP dapat langsung koordinasi ke pihak terkait. Seperti Kementerian Kehutanan hingga Badan Pertanahan Negara (BPN). Dari KSP, sambung dia, diharapkan lahir sebuah kebijakan tentang penyelesaian konflik yang terjadi pada hari ini. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengeluarkan rekomendasi.
"Kami harapkan hasil rekomendasi dapat dieksekusi pihak terkait, jangan sampai kita yang berikan izin tapi kita seperti tak berdaya. Kita juga tidak mau merugikan investor. Kalau ada konflik kita selesaikan. Semoga dapat dieksekusi oleh pemerintah, baik kewenangan di pusat maupun daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD Riau menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (29/3). Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ketua Pansus Marwan Yohanis, serta beberapa anggota pansus lainnya.
Dari pihak Staf Presiden, diterima langsung Deputi II KSP Abetnego Tarigan yang membidangi pembangunan manusia, Staf Ahli Utama Usep Setiawan dan Staf Ahli Madia Sahat.
Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Riau Marwan Yohanis kepada Riau Pos mengatakan, saat pertemuan berlangsung pihaknya diberi kesempatan untuk memaparkan perihal konflik lahan yang terjadi di Provinsi Riau antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk perkembangan penanganannya sampai dengan saat ini.
"Setelah kami paparkan, kami sangat berterima kasih dengan respons bapak-bapak dari KSP. Kami (Pansus DPRD) juga diapresiasi karena termasuk yang paling cepat merespons persoalan konflik lahan ini. Ternyata mereka sudah mengetahui bahwa kami sudah pernah rapat dengan pihak BPN dan Kemenhut di Jakarta," ujar Marwan pada pertemuan pertama dengan KSP.
Bahkan, sambung Marwan, pihak KSP juga menanggapi secara detail satu per satu 11 item konflik lahan yang ditangani dewan. Kemudian membentuk sebuah rencana jangka pendek yang diistilahkan dengan urgent action atau aksi cepat. Di mana hal itu untuk merespons keluhan masyarakat secara cepat, salah satunya adalah persoalan parit gajah yang di bangun perusahaan di areal perkebunan.
"Ada aksi yang segera cepat dilakukan menyangkut parit gajah yang mengambat masyarakat beraktivitas. Beliau minta datanya. Kami sudah kirim lokasi dan perusahaannya. Kami sampaikan, beliau akan langsung menyurati perusahaan tersebut. Di mana KSP akan menyampaikan kepada perusahaan bahwa persoalan tersebut dalam penanganan oleh KSP, agar pembangunan parit gajah dihentikan," ujar Marwan.(adv/nda)
