Jakarta (RIAUPOS.CO) -- Kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dengan keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholeder sektor kehutanan lainnya. Hal ini diungkapkan Raffles B. Panjaitan, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK dalam konferensi pers di Jakarta, (01/07/2019).
"Kita menghimbau janganlah lalai janganlah memicu api, seperti membuang puntung dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu timbulnya api, contoh jika pergi ke gunung jangan buang rokok sembarangan atau lupa matikan api unggun, dimusim kemarau seperti ini sekali saja lalai, maka jika terjadi kebakaran dalam satu hari bisa 150 hektar lahan terbakar," ujar Rafles.
KLHK dengan Manggala Agni nya terus mengerahkan semua sumber daya manusia terbaik, ditunjang peralatan dan anggaran untuk memadamkan Karhutla. Bekerjasama dengan para pihak, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, Pemda setempat, pemegang izin dan bahkan masyarakat KLHK memastikan kejadian Karhutla tidak meluas. Data hingga bulan Mei 2019 total luas lahan terbakar adalah 42.740 ha, luasan itu masih jauh dibandingkan luasan terbakar tahun 2018 yang mencapai 510.000 ha.
"Kalo tahun lalu 510.000 ha yang terbakar, dimineral 385.000 ha digambut125.000 ha, karena kita fokus di Palembang di Riau yang lahan gambutnya luas, akhirnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang tanah mineral terbakar. Nah kalo yang tahun ini sampe dengan Bulan Mei gambut yang terbakar 27.538 ha yang mineral 15.202 ha total 42.740 ha, maka kalo dibandingkan dengan yang tahun lalu ini masih kecil, tetapi bukan berarti kita senang dengan keadaan ini, untuk itu kita terus melakukan upaya upaya penanggulangan Karhutla," jelas Rafles.
Sampai dengan saat ini sudah enam dari delapan provinsi rawan karhutla menetapkan kondisi siaga darurat. Keenam provinsi itu adalah 1. Prov. Riau (19 Feb – 31 Okt 2019; 255 hari), 2. Prov. Kalbar (12 Feb - 31 Des 2019; 323 hari), 3. Prov. Sumsel (8 Mar – 31 Okt 2019; 237 hari), 4. Prov. Kalteng (28 Mei – 26 Agust 2019; 91 hari), 5. Prov. Kalsel ( 1 Juni – 31 Oktober 2019; 153 hari), dan 6. Prov. Jambi (23 Juli - 20 Oktober 2019; 90 hari). Kemudian ada tiga kabupaten/kota yang juga menetapkan status siaga darurat, yaitu 1. Kota Dumai, Prov. Riau (13 Feb – 31 Mei 2019; 108 hari), 2. Kab. Sambas, Prov. Kalbar (1 Feb – 31 Des 2019; 334 hari), 3. Kab. Kapuas, Prov. Kalteng ( 8 Juli – 5 Oktober 2019; 90 hari).
"Penetapan status siaga darurat tersebut bukan berarti kondisi yang sudah ada kejadian Karhutla yang hebat, tetapi sebagai langkah antisipasi daerah agar bisa mendapatkan bantuan cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB yang mempunyai anggaran cepat penanggulangan bencana, sehingga jika ada potensi Karhutla yang membesar bisa cepat ditangani dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat," imbuh Rafles.
Rafles pun menyatakan bahwa sampai Bulan Juli berdasarkan pantauan satelit tidak ada asap lintas batas, ada kebakaran-kebakaran di daerah-daerah tetapi cepat dalam waktu satu dua hari itu bisa reda. Kondisi bandara pun sampai dengan tanggal 1 Agustus tadi pagi tidak tampak adanya gangguan asap, jarak pandang masih normal sehingga penerbangan di beberapa bandar di provinsi rawan karhutla tidak ada gangguan ataupun penundaan.
"Kondisi terkini di Provinsi yang rawan kebakaran, saya 3 kali memantau di bandara, ada petugas kami di bandara yang terus pantau. Situasi di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, penerbangan di sana normal. Cuaca cerah. Hal yang sama juga di Bandara Supadio Pontianak Kondisi normal, pesawat take off dan landing tidak ada gangguan asap. Juga di Bandara Syamsudiin Noor, Banjar Baru, Bandara Rahadi Oesman, Ketapan dan juga Bandara Sultan Thaha di Jambi, juga normal, Palembang juga cerah bagus. Kalimantan utara, juga begitu. Di Bandara Riau, juga bagus" beber Raffles.
Lebih lanjut Rafles mengungkapkan jika prioritas penanggulangan Karhutla oleh KLHK adalah pada pencegahan yaitu dengan perbanyu aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak. Untuk upaya pencegahan tersebut sumberdaya manusia yang dilibatkan mencapai 23.144 orang dengan pembagian 13.483 orang untuk wilayah Sumatera dan 9.661 orang untuk wilayah Kalimantan. Sumberdaya manusia tersebut terdiri dari unsur MANGGALA AGNI KLHK, Brigdalkar BKSDA/TN, BRIGDALKAR KPH, BRIGDALKAR HTI/HA/HPH, Masyarakat Peduli Api, dan SATGAS GABUNGAN (TNI,POLRI, BPBD).
Selanjutnya Monitoring hotspot juga terus dilakukan dengan monitoring melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB yang saat ini juga sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android. Upaya deteksi dini dengan kamera CCTV thermal saat ini dilaksanakan oleh KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran. KLHK juga melengkapi daops Manggala Agni dengan DRONE untuk mendukung kegiatan monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.
Pemantauan gambut juga dilakukan bersama dengan bantuan Badan Restorasi Gambut (BRG). Lewat aplikasi Sistem Pemantauan air Lahan Gambut (Sipalaga) milik BRG dan aplikasi SiMATAG-0.4m yang dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.
Upaya kampanye, sosialisasi serta patroli terpadu juga tidak pernah henti dilakukan. Salah satunya KLHK terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang, kemudian juga kerjasama dengan PT. Pupuk Kaltim untuk membuat plot-plot contoh demonstrasi keberhasilan cuka kayu dilaksanakan di Kalimantan Barat, serta disetiap Daops Manggala Agni juga dibuat plot contoh PLTB sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan ramah lingkungan.
Untuk upaya pemadaman api dari udara di tahun 2019 dipersiapkan 50 unit pesawat. Total air yang sudah diterjunkan dengan Waterboombing tahun 2019 sebanyak 68.452.400 liter air. kemudian upaya pembuatan huajn buatan dengan penaburan garam ditahun 2019 mencapai 122,62 ton garam.(ADV)
