alexametrics
Sabtu, 28 September 2024    |              
KPAI PKU


MAHKAMAH KONSTITUSI


Halaman. 4
Soal Penundaan Pemilu 2024, Jokowi Berjanji Akan Tegakkan Konstitusi
PEMILU 2024

Soal Penundaan Pemilu 2024, Jokowi Berjanji Akan Tegakkan Konstitusi

Politik | Rabu, 09 Maret 2022 - 22:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun . . .

Penundaan Pemilu Perburuk Demokrasi
ATURAN KONSTITUSI SUDAH JELAS DAN TEGAS

Penundaan Pemilu Perburuk Demokrasi

Politik | Senin, 28 Februari 2022 - 09:16 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wacana penundaan pemilu yang dilontarkan sejumlah elite partai politik menuai polemik. Usulan itu memiliki konsekuensi hukum yang besar mengingat ketentuan pemilu diatur dalam konstitusi. Pakar hukum tata negara . . .

Legislator PDIP Sebut Wacana Presiden Non Parpol Inkonstitusional
CAPRES INDEPENDEN MENGEMUKA

Legislator PDIP Sebut Wacana Presiden Non Parpol Inkonstitusional

Politik | Jumat, 17 Desember 2021 - 19:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, konstitusi menutup pintu terkait wacana presiden non partai. "Kedua, Mahkamah Konstitusi telah . . .

Raslina Rasidin Dukung DPD RI Gugat PT Nol Persen di MK
PRESIDENTIAL THRESHOLD

Raslina Rasidin Dukung DPD RI Gugat PT Nol Persen di MK

Politik | Sabtu, 11 Desember 2021 - 05:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang juga politikus Partai Berkarya, Raslina Rasidin, mendukung penuh langkah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendaftarkan gugatan presidential threshold (PT) . . .

MK: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat
AIRLANGGA: PEMERINTAH SIAP MELAKSANAKAN PUTUSAN MK

MK: UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Nasional | Jumat, 26 November 2021 - 13:41 WIB

JAKARTA (RIAUPOSCO) - Perjuangan elemen masyarakat sipil dan buruh untuk mempersoalkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan hasil. Dalam . . .

MK Nyatakan Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional
DIBERIKAN WAKTU DUA TAHUN UNTUK PERBAIKAN

MK Nyatakan Pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

Nasional | Kamis, 25 November 2021 - 14:19 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, MK memerintahkan agar . . .

Sesuai Amanat Konstitusi, Fahri Hamzah: Rampingkan BUMN Jadi 2 Saja

Sesuai Amanat Konstitusi, Fahri Hamzah: Rampingkan BUMN Jadi 2 Saja

Nasional | Jumat, 11 Juni 2021 - 15:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pemerintah perlu segera melakukan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dua entitas sektor usaha saja sesuai dengan amanat konstitusi, . . .

Parpol di Parlemen Bebas dari Verifikasi Faktual
PUTUSAN UU PEMILU, TIGA HAKIM MK DISSENTING OPINION

Parpol di Parlemen Bebas dari Verifikasi Faktual

Nasional | Rabu, 05 Mei 2021 - 10:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sembilan partai politik (parpol) yang duduk di DPR RI telah menempatkan satu kakinya untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Melalui putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa partai . . .

Fraksi Golkar MPR Sebut Amandemen Konstitusi Langkah Gegabah
TIMBULKAN POLEMIK DI MASYARAKAT

Fraksi Golkar MPR Sebut Amandemen Konstitusi Langkah Gegabah

Politik | Kamis, 18 Maret 2021 - 14:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena menyebut Amandemen Konstitusi yang dilakukan Badan Pengkajian MPR RI harus dihentikan. Pasalnya, Amandemen Konstitusi itu hanya menimbulkan polemik di tengah . . .

Wacana Presiden 3 Periode Merusak Nilai-Nilai Demokrasi

Wacana Presiden 3 Periode Merusak Nilai-Nilai Demokrasi

Politik | Minggu, 21 Februari 2021 - 10:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebutkan, wacana tiga periode kepemimpinan presiden akan merusak nilai-nilai demokrasi. Feri Amsari juga menyebutkan munculnya . . .

MK Tolak 30 Perkara Sengketa Hasil Pilkada
SENGKETA PILKADA

MK Tolak 30 Perkara Sengketa Hasil Pilkada

Politik | Rabu, 17 Februari 2021 - 14:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diputus tidak diterima Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/2/2021) Perkara-perkara tersebut . . .

no-image.jpg
KOALISI MASYARAKAT SIPIL SAMPAIKAN PENOLAKAN

Waspadai Barter Politik dalam RUU Mahkamah Konstitusi

Politik | Minggu, 30 Agustus 2020 - 10:14 WIB

  JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penolakan terhadap revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) kembali menguat. Penolakan tersebut disampaikan Koalisi Save Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 18 organisasi masyarakat. Di antaranya Indonesian . . .

no-image.jpg
TIDAK LANJUT PUTUSAN MK SOAL EKS TERPIDANA

Dorong Aturan Penggantian Calon yang Jadi Tersangka

Nasional | Jumat, 13 Desember 2019 - 09:29 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- PERUBAHAN regulasi pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilakukan. Tidak hanya sekadar mengadopsi putusan, namun, juga membuat terobosan hukum yang masih berkaitan dengan putusan MK. Yakni, mencegah . . .

no-image.jpg

Amendemen untuk Siapa?

Nasional | Senin, 02 Desember 2019 - 10:17 WIB

(RIAUPOS.CO) -- Amendemen konstitusi menjadi salah satu rekomendasi MPR periode 2014-2019 di akhir masa jabatannya. Saat itu rekomendasi tersebut tidak terlalu memantik reaksi lantaran hanya diberi embel-embel terbatas. Yakni, terbatas . . .

MK Jaga Independensi Panel Hakim
TAK BOLEH TANGANI SENGKETA PILEG DI DAERAH KELAHIRAN

MK Jaga Independensi Panel Hakim

Advertorial | Selasa, 02 Juli 2019 - 10:31 WIB

(RIAUPOS.CO) -- Lepas gelaran pilpres bukan berarti tahapan pemilu 2019 berhenti. Kemarin (1/7), Mahkamah Konstitusi meregistrasi perkara-perkara sengketa hasil pemilu legislatif. Baik pileg anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Sidang . . .

Segini Peluang Kemenangan Kubu 02 di Sidang MK

Segini Peluang Kemenangan Kubu 02 di Sidang MK

Nasional | Senin, 24 Juni 2019 - 18:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Peluang kemenangan kubu 02 Prabowo-Sandi di persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kecil. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menjelaskan, kemenangan gugatan kubu 02 . . .

Ahli Sebut Situng Berbeda dengan Web Situng
SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Ahli Sebut Situng Berbeda dengan Web Situng

Nasional | Kamis, 20 Juni 2019 - 20:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota tim kuasa hukum paslon 02 Iwan Satriawan mencecar saksi tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. . . .

Tjahjo Kumolo: Kami Semua Clean and Clear
TANGGAPI KESAKSIAN DI MK

Tjahjo Kumolo: Kami Semua Clean and Clear

Nasional | Kamis, 20 Juni 2019 - 19:47 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus senior PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yakin tidak mungkin Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin, Moeldoko menyatakan kecurangan adalah bagian dari demokrasi . . .

KPU Hanya Hadirkan Satu Saksi Ahli
SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

KPU Hanya Hadirkan Satu Saksi Ahli

Nasional | Kamis, 20 Juni 2019 - 19:12 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) selaku pihak termohon menghadirkan satu orang, yakni Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo selaku ahli bidang informasi dan teknologi (IT). Seharusnya KPU . . .

Halaman. 4












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com