alexametrics
Selasa, 26 November 2024    |              
KPAI PKU


TIM HUKUM 01


Halaman. 4
Wako Siapkan Panduan Hukum Pembangunan Kota
JELANG AKHIR MASA JABATAN FIRDAUS-AYAT

Wako Siapkan Panduan Hukum Pembangunan Kota

Pekanbaru | Rabu, 12 Januari 2022 - 11:06 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jabatan periode kedua Wali Kota - Wakil Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan H Ayat Cahyadi SSi akan berakhir pertengahan tahun 2022 ini. Jelang . . .

Warga Inhu Bisa Dapat Bantuan Hukum Gratis

Warga Inhu Bisa Dapat Bantuan Hukum Gratis

Indragiri Hulu | Jumat, 07 Januari 2022 - 11:32 WIB

RENGAT (RIAUPOS.CO) - Warga kurang mampu di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), saat ini bisa mendapat bantuan hukum gratis. Dimana bantuan hukum gratis itu, melalui Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas . . .

Kemenkum HAM: Kami Tak Punya Kuasa
PEKANBARU

Kemenkum HAM: Kami Tak Punya Kuasa

Riau | Kamis, 09 Desember 2021 - 13:25 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tidak dapat berbuat banyak atas aksi bermalam dan jahit mulut yang dilakukan para pengungsi di Jalur Lambat Jalan HR . . .

Belum Dapat Izin Negara Tujuan
PEKANBARU

Belum Dapat Izin Negara Tujuan

Riau | Rabu, 08 Desember 2021 - 11:03 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Beredar kabar salah seorang pengungsi asal Afganistan yang sedang menggelar aksi jahit mulut di depan Kantor The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jalan HR . . .

Rakor KPK Bersama Aparat Penegak Hukum di Riau
BERSINERGI MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI

Rakor KPK Bersama Aparat Penegak Hukum di Riau

Riau | Selasa, 07 Desember 2021 - 12:21 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama aparat penegak hukum (APH) di Provinsi Riau, Senin (6/12).  Bertempat di Gedung Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, kegiatan . . .

FPG MPR Bahas Status Hukum TAP MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia

FPG MPR Bahas Status Hukum TAP MPRS dalam Sistem Hukum Indonesia

Politik | Selasa, 30 November 2021 - 22:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Fraksi Partai Golkar MPR RI menilai, dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia diperlukan masukan dan kajian dari pakar terkait. Hal ini menjadi pembahasan dalam diskusi publik FPG . . .

Begini Respon Polri Terkait Penegak Hukum Tak Boleh Di-OTT
PENEGAKAN HUKUM

Begini Respon Polri Terkait Penegak Hukum Tak Boleh Di-OTT

Hukum | Sabtu, 20 November 2021 - 00:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mabes Polri mengatakan akan tetap mengacu pada aturan Undang-undang yang berlaku terkait penerapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap aparat penegak hukum (APH). Hal itu adalah tanggapan atas pernyataan . . .

Pentingnya Branding Merek untuk UMKM, Ini Pesan Mahasiswa S3 Hukum UIR

Pentingnya Branding Merek untuk UMKM, Ini Pesan Mahasiswa S3 Hukum UIR

Pendidikan | Rabu, 10 November 2021 - 22:02 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa pasca sarjana prodi Ilmu Hukum S3 Universitas Islam Riau (UIR) melakukan kegiatan bekerja dan belajar bersama dengan masyarakat di kantor Dinas . . .

Kejari Rohul Selesaikan Kasus Hukum Anak dengan Metode Diversi

Kejari Rohul Selesaikan Kasus Hukum Anak dengan Metode Diversi

Hukum | Sabtu, 30 Oktober 2021 - 13:40 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kejaksaan Negeri Rokan Hulu melakukan diversi atau penyelesaian kasus anak di luar pengadilan. Diversi oleh Korps Adhiyaksa ini agar kasus anak tidak berakhir dipenjara. Upaya diversi anak ini . . .

Survei SMRC soal Gakkum dan Kondisi Pemberantasan Korupsi
PERIODE KEDUA JOKOWI

Survei SMRC soal Gakkum dan Kondisi Pemberantasan Korupsi

Nasional | Selasa, 19 Oktober 2021 - 15:43 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo di periode kedua, penilaian buruk pada penegakan hukum mengalami kenaikan. Kesimpulan ini muncul dalam hasil survei nasional opini publik yang dilakukan . . .

Survei, 44 Persen Tidak Puas dengan Demokrasi 
POLITIK

Survei, 44 Persen Tidak Puas dengan Demokrasi 

Politik | Senin, 27 September 2021 - 12:13 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga survei Indikator Politik menemukan 44 persen masyarakat tidak puas dengan jalannya demokrasi selama pandemi Covid-19. Angka ini merupakan salah satu dari data hasil survei yang dipaparkan Indikator . . .

no-image.jpg
RIAU

Jaga Kelestarian Observasi Lingkungan 

Indragiri Hilir | Senin, 06 September 2021 - 09:37 WIB

BUPATI Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, mengajak seluruh pihak maupun masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian observasi terhadap lingkungan hidup yang ada di daerah itu.  Ajakkan ini disampaikan bupati, saat menerima kunjungan . . .

Dapat Sejalan, Hukum Adat-Hukum Positif 
KAMPAR

Dapat Sejalan, Hukum Adat-Hukum Positif 

Kampar | Rabu, 25 Agustus 2021 - 10:08 WIB

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Penegak hukum memiliki prinsip mengakui dan menghormati hukum-hukum adat seperti yang dipraktekkan di Kabupaten Kampar.  Kapolres Kampar AKBP Rido Purna SIK MH menyebutkan, kedua hukum tersebut bisa sejalan. . . .

Anji Direkomendasikan Jalani Rehabilitasi
PROSES HUKUM TETAP JALAN

Anji Direkomendasikan Jalani Rehabilitasi

Hiburan | Kamis, 24 Juni 2021 - 15:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta telah selesai menjalankan proses assessment terhadap musisi Erdian Aji Prahartanto alias Anji. Hasilnya pun sudah sampai ke tangan penyidik Satuan . . .

UMKM Eksis Harus Melek Hukum Bisnis
BENGKALIS

UMKM Eksis Harus Melek Hukum Bisnis

Bengkalis | Kamis, 17 Juni 2021 - 10:39 WIB

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Mayoritas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis, belum pernah mendirikan badan hukum atau mengurus perizinan serta mencatatkan merek usahanya. Sebagian besar karena . . .

Terbukti Langgar Kode Etik, 48 Hakim Dijatuhi Sanksi
HAKIM NAKAL

Terbukti Langgar Kode Etik, 48 Hakim Dijatuhi Sanksi

Hukum | Selasa, 04 Mei 2021 - 06:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Yudisial (KY) RI menjatuhkan sanksi kepada 48 hakim karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada kuartal pertama 2021. "Hal ini untuk menjamin pengawasan . . .

Tim PkM FH UIR Paparkan soal Pernikahan Dini sesuai UU di Siak Hulu

Tim PkM FH UIR Paparkan soal Pernikahan Dini sesuai UU di Siak Hulu

Pekanbaru | Senin, 05 April 2021 - 18:18 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum UIR melaksanakan sosialisasi terkait perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini di Majelis Ta’lim Gtp 4 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. . . .

Kuasa Hukum Sampaikan Gugatan, JPU Langsung Tolak
HUKUM

Kuasa Hukum Sampaikan Gugatan, JPU Langsung Tolak

Kuantan Singingi | Selasa, 30 Maret 2021 - 13:46 WIB

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Kasus dugaan SPPD Fiktif tahun 2019 di BPKAD Kuansing, memasuki babak baru. Kepala BPKAD Kuansing HA, melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan (Prapid) ke PN Telukkuantan sebagai bentuk keberatan . . .

Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati, Ini Kata KPK
KORUPSI

Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati, Ini Kata KPK

Hukum | Selasa, 23 Februari 2021 - 14:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan siap dihukum mati bila terbukti menerima suap penetapan izin ekspor benih lobster. Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berandai-andai . . .

KPK Buka Peluang Jerat Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati
KORUPSI BANSOS

KPK Buka Peluang Jerat Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati

Hukum | Selasa, 15 Desember 2020 - 19:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bicara soal potensi jeratan hukuman mati kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Jeratan hukuman mati kepada Juliari bisa diterapkan apabila . . .

Halaman. 4












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com