PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Februari mendatang, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul ditargetkan mulai menjalankan program kegiatan berkiatan dengan pengendalian inflasi. Karena anggarannya telah disiapkan di bantuan tidak terduga (BTT) APBD Rohul Tahun 2023. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Muhammad Zaki SSTP MSi.
Menurutnya, di awal tahun atau pekan keempat Januari 2023, dirinya bersama OPD terkait sedang menyusun program kegiatan penanganan inflasi daerah. Dengan tetap mengacu regulasi yang ada, sehingga komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sekda mengaku, percepatan penanganan inflasi yang dilakukan Pemkab Rohul itu sebagai bentuk komitmen dan implementasi atas instruksi Bupati Rohul H Sukiman kepada OPD, atas arahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah dan forkopimda se-Indonesia di Sentul, serta tindaklanjut Rakor Pengendalian Inflasi bersama Mendagri RI, Selasa (24/1/2023) lalu.
Diakuinya, pemerintah daerah bersama OPD Rohul terkait, baru saja selesai melaksanakan Forum Group Diskusi (FGD) penanganan inflasi daerah, Kamis (26/1/2023). Hal itu, sebagai antisipasi dalam menghadapi bulan Maret dan April mendatang yang kemungkinan akan tingginya inflasi dengan masuknya bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
‘’Kami minta OPD terkait segera melakukan percepatan dalam penyusunan program kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Rohul. Dengan target, Februari mendatang sudah berjalan sesuai arahan pimpinan (Bupati Rohul, red). Untuk pembiayaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan OPD itu, bersumber dari dana bantuan tidak terduga) pada APBD Rohul Tahun 2023,’’ ungkap Muhammad Zaki menjawab Riaupos.co, Kamis (26/1/2023) usai memimpin FGF Pengendalian Inflasi Daerah Rohul di aula Kantor Bappeda Rohul.
Dalam FGD tersebut, tampak hadir Ketua BPS Rohul Surya Legowo, Asisten II Setda Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi, Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar MSi dan perwakilan Kepala OPD terkait, Sekretaris Bappeda Rohul dan para Kabid di Bappeda Rohul.
Disebutnya, rapat pengendalian inflasi daerah yang telah dilaksanakan tersebut, menindaklanjuti arahan Presiden RI kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati Rohul yang menyatakan siap untuk melaksanakan dan menginplementasikan kepada OPD terkait dalam rangka percepatan penanganan inflasi daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rohul.
‘’Dananya telah disiapkan dan diletakkan di BTT Tahun 2023 sekitar Rp11,4 miliar yang berasal dari transfer penerimaan DID Tahun 2022 lalu. Nanti akan dilakukan pergeseran anggaran. Berharap program yang sedang disusun OPD dalam pengendalian inflasi dapat terlaksana sesuai target, sehingga dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok,’’ ujar mantan Kepala Bappeda Rohul itu.
Zaki mengatakan, OPD dalam penyusunan program kegiatan penanganan inflasi daerah, nantinya akan didampingi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah yakni Inspektorat Rohul.
‘’Kami juga telah koordinasi, Pak Kajari Rohul siap membantu pengawalan dari pelaksanaan kegiatan penanganan inflasi daerah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh OPD dan masyarakat Rohul tidak disalahgunakan,’’ tuturnya.
Ditambahkannya, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan inflasi daerah yakni penyaluran bantuan sosial, UMKM, peralatan IKM, pasar murah untuk mengendali harga sembako, transportasi, dan lainnya yang kini sedang dalam penyusunan program kegiatan oleh OPD terkait seperti Dinsos P2A, Diskop UKM Nakertrans, Disnakbun, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perhubungan, Disperindag dan Disparbud Rohul.
Laporan: Engki Prima Putra
Editor: Edwar Yaman
:
