ROHIL (RIAUPOS.CO) -- Kementerian keuangan menggelar seminar APBN dan kebijakan dana transfer tahun anggaran 2020, Selasa (29/10). Dalam kegiatan yang sama, pihak Kemenkeu juga melaksanakan penyerahan piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2018.
Kegiatan yang digelar di ballroom Hotel Aryaduta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru itu mengusung tema "tingkatkan sinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang kredibel".
Dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau Syamsuar, acara tersebut turut dihadiri Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno Amp serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohil H Surya Arfan Msi serta Kepala BPKAD Rohil H Syafrudin.
Beberapa pokok pembahasan diantaranya mengenai kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya untuk beberapa daerah.
Kemudian melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur publik.
Selanjutnya, ada juga disinggung soal transfer ke daerah dan dana desa APBN 2020 yang bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan WTP atas LKPD tahun 2018 ke Pemerintah Kabupaten Rohil yang diterima langsung oleh Bupati H Suyatno.
Dalam sambutan Gubernur Riau H Syamsuar menyampaikan selamat kepada Kabupaten Rohil yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018.
"Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal," ucap gubri.
Sementara itu, Bupati Rohil H Suyatno yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Hermanto SSos melalui Kasubag Humas Hasnul Yamin SE menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bekerja. Sehingga Pemkab Rohil bisa mendapatkan predikat WTP.
"Hal ini kedepan akan menjadi cambuk kita untuk tetap bekerja sebaiknya karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan ke depan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak," ujarnya.
Begitu juga mengenai PAD. Bupati memastikan harus terus disikapi dengan mendata perusahaan yang ada di wilayah Rohil untuk ditertibkan dan tingkatkan dalam penerimaan pajak.
"Setahu saya, info dari Pak Gubernur Riau untuk seluruh provinsi ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan. Yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2juta. Maka kami berkomitmen dengan pemprov untuk bersinergi dalam hal tersebut," tegasnya.(adv)
