Belum Ditangani
Sejumlah ruas jalan provinsi di Rohul mengalami kerusakan berat dan sangat memprihatinkan yang telah lama dikeluhkan masyarakat. Baik pengguna jalan maupun petani dalam mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunan keluar. Diketahui, kerusakan ruas jalan provinsi di Rohul selain di kiri kanan badan ruas jalan tidak ada dibangun drainase. Penyebab kerusakan jalan provinsi dilintasi setiap hari dilintasi kendaraan angkutan bermuatan yang melebihi tonase jalan dan tingginya faktor alam curah hujan.
Akibat kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Rohul, sangat mengganggu aktivitas prekonomian masyarakat, selain telah menimbulkan korban jiwa bagi pengendara bermotor di jalan raya.
Kepala Dinas PUPR Rohul Anton ST MM menjelaskan Ada 11 ruas jalan dalam ibu kota kabupaten yang ditetapkan sebagai jalan provinsi. Itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Kpts.308/IV/2017 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Riau. Namun dari jumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Rohul, saat ini belum ditangani oleh Dinas PUPR Riau. Berdasarkan laporan 4 UPT Dinas PUPR Rohul, saat ini kerusakan ruas jalan provinsi yang sangat parah di Kabupaten Rohul
Di antaranya ruas jalan provinsi Sontang-Simpang Jurong batas Duri (Rohul-Bengkalis) dengan panjang 1 Km, Kemudian ruas Jalan Provinsi Ujung Batu, Ruas Jalan Provinsi Tandun, Ruas Jalan Ujung Batu Rokan batas Sumbar, Ruas Jalan Provinsi Mahato.
Anton mengaku kerusakan ruas jalan provinsi di Rohul tersebut bersifat berat dan sedang. Di mana kerusakan ruas jalan provinsi di Rohul belum dilakukan penanganan oleh Dinas PUPR Riau.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Inhu Suheri ST Ahad (7/6) untuk pembangunan jalan provinsi di Inhu di 2020 yakni 8,4 kilometer. Di mana anggaran pembangunannya sebesar Rp93,9 miliar lebih. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan, apakah masih ada perubahan anggaran untuk pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Inhu. Sebab, anggaran tersebut bisa saja dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Panjang jalan provinsi di Kabupaten Inhu yakni 339,38 kilometer. Dari panjang’ jalan tersebut terbagi dalam 10 ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Inhu. “Ini berdasarkan info yang kami terima dari Pemprov Riau dan anggaran tahun 2020 bisa berubah akibat penanganan Covid-19,” terangnya.
Sementara itu panjang jalan di Kabupaten Siak sekitar 2.880,19 km. Dari angka itu, sepanjang 1.326,19 km di antaranya saat ini sudah teraspal dan beton. Jika dipersentasekan sudah 46,05 persen jalan yang mulus di Negeri Istana tersebut. Meski berdasarkan SPN dari Kementerian Pekerjaan Umum seharusnya pada 2019 lalu kondisi jalan yang berstatus mantap harus sudah mencapai 60 persen.
“Namun, Siak belum mampu mencapai persentase itu. Hal itu bukan berarti kami tidak menganggarkan infrastruktur, tapi karena kondisi keuangan daerah atau APBD semakin hari semakin menurun, ditambah Covid-19. Dan harus diketahui juga total panjang jalan kita juga sangat panjang,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Penduduk Irving Kahar, melalui Kabid Bina Marga Ari Novizal, Jumat (6/5).
Dia mengatakan, panjang jalan 2.880,19 Km tersebut adalah total jalan Kabupaten Siak sejak berdiri, jalan tersebut termasuk jalan-jalan masyarakat yang belum teraspal.
"Kalau dibandingkan jalan provinsi hanya 2.779 Km, artinya secara total panjang kita lebih panjang," jelasnya.
Minta Masyarakat Bersabar
Persoalan kondisi jalan provinsi yang rusak parah, Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan meminta masyarakat bersabar dan memaklumi. Karena sejak pandemi Covid-19 berlangsung, seluruh anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan dihentikan untuk sementara. Hal itu sesuai dengan arahan pemerintah pusat, di mana seluruh proyek yang sedang berjalan diminta agar dihentikan.
"Kan pemeliharaan jalan ini bergantung uang. Sekarang uangnya dialihkan ke penanganan Covid-19. Kami akui, memang sangat banyak jalan yang kondisinya rusak parah. Tapi tentu sangat penting menyelamatkan nyawa manusia dibanding pembangunan jalan," sebut Parisman.
Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi terhadap pembangunan serta pemeliharaan jalan provinsi di daerah. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas PU. Guna membahas persoalan jalan yang telah banyak dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya, Kelmi Amri mengakui hampir seluruh jalan milik provinsi di daerah mengalami kerusukan cukup parah. Hal itu disampaikan Kelmi setelah dirinya melakukan peninjauan beberapa waktu lalu. Meski begitu, dirinya memahami kondisi yang ada. Karena hampir separuh anggaran pemeliharaan jalan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Memang banyak yang mengalami kerusakan. Maka dari itu untuk 2020 kita tidak bisa berharap banyak. Tentu nanti pada 2021, dari sekarang kita evaluasi rencana kerja Dinas PU tentang kondisi jalan ini," ungkap Kelmi kepada Riau Pos, Ahad (7/6).(sol/ind/hsb/yas/wir/epp/kas/mng/nda/ted)
Laporan: Tim Riau Pos (Pekanbaru)
