BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Prihatin dan khawatir proses pendidikan tidak berjalan dengan baik, seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) untuk evaluasi keberadaan honorer membuat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengadakan hearing dengan Komisi D DPRD Rohil menyampaikan persoalan tersebut, Senin (24/9) di Bagansiapiapi.
Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Komisi D Rusmanita, Sekretaris Komisi Hj Suryati, Wakil Ketua DPRD Rohil Syarifudin dan sejumlah dewan lain.
“Persoalan ini adalah permasalahan yang besar. Makanya sebelum ini terjadi (honorer berhenti, red) kami dari PGRI menyampaikan aspirasi, mencari solusi. Kemarin saya sudah jumpa dengan Kepala Dinas Pendidikan dan saya tidak merasa puas, maka hari ini saya bawa lagi pengurus PGRI kecamatan se-Rohil jumpa dengan DPRD,” kata Ketua PGRI Rohil Zulfikar usai audiensi
Zulfikar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Rohil khususnya Komisi D yang telah bersedia menyambut PGRI guna menyampaikan persoalan tersebut. Pihaknya meminta agar kiranya guru honorer tidak dirumahkan.
“Ketika pemkab menjawab kepada kami anggaran kurang, oke tapi bukan dengan solusi merumahkan. Mungkin bisa dicari jalan keluarnya. Selama ini honorer tak pernah buat masalah, gaji tunda, dikurangi tak pernah protes. Mereka tetap kerja. Mungkin ada solusi lain, apakah itu melalui pemberdayaan dana BOS atau pemberdayaan dana komite sekolah asalkan dilegalisasi jelas oleh pemda dan pihak-pihak terkait dibidang hukum,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa PGRI berjuang sampai ke pemerintah Pusat demi memperjuangkan kawan-kawan honorer.
“Ketua PGRI kami beberapa hari lalu sudah bertemu dengan Kemenpan RB untuk duduk langsung bagaimana PNS terhadap guru honorer ini. Ketika guru-guru yang akan kita angkat ini dirumahkan apa jadinya. Kalau masalah kekurangan finansial, pembiayaan dan hancurnya APBD kita ada solusi, kita duduk bersama saja. Kami tidak menutup mata dari PGRI ini memaksa gaji guru ini sekian, tidak. Yang penting mereka ini SK-nya diperpanjang dan honornya tidak terputus, itu aja intinya,” katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD Rohil Hj Suryati juga menginginkan agar tetap mempertahankan guru honorer sampai jelas permasalahannya. Karena sampai hari ini ia melihat baru beredar satu statemen yang mengatakan bahwa tenaga honorer itu dirumahkan.
“Kami berharap kepada Pemda agar dapat mendengarkan suara dari perwakilan guru-guru yang ada di Rohil ini lewat PGRI dan juga permintaan dari DPRD, Komisi D khususnya kita minta supaya dipertahankan dulu sebelum diadakan seleksi yang bisa membuat pengurangan terhadap tenaga honorer,” katanya.(fad)
