PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau Ir Zulfadli mengaku prihatin dengan tren harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus turun. Menyikapi hal itu, Kadisbun pun menyampaikannya kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Baginda Siagian.
"Perkebunan sawit di Riau kurang lebih 3,38 juta hektare, terluas di Indonesia. Produk CPO juga terbesar. Namun saat ini harga TBS turun terus. Makanya kami di Riau minta pemerintah pusat untuk mengendalikan harga TBS ini," pinta Kadisbun saat pembukaan Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Perkebunan, Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit di Hotel Bono Pekanbaru, Kamis (23/6/2022).
Zulfadli mengingatkan petani untuk tidak larut dengan penurunan harga TBS saat ini.
"Badai pasti berlalu. Makanya aplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan ini untuk diri sendiri dan orang banyak," ajaknya.
Kadisbun juga berharap petani pandai dalam menjual hasil panennya.
"Bermitralah dengan PKS. Karena dengan bermitra akan mendapatkan harga yang terbaik. Potongan tak ada lagi, petani bisa langsung jual buah ke PKS, tetapi tentu harus bermitra dulu," katanya.
Dirjen Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Baginda Siagian yang didaulat membuka pelatihan ini menyampaikan, saat ini produktivitas kelapa sawit Indonesia hanya 3,6 ton per hektare. Padahal jika dimaksimalkan bisa mencapai 5 sampai 6 ton. Penyebabnya tentulah sumber daya manusia yang belum maksimal.
"Makanya kami berharap dengan pelatihan ini, sumber daya manusia pekebun sawit Indonesia akan meningkat," pintanya.
Terkait laporan Kadisbun Riau, dia akan menyampaikan ke pimpinan. Cuma katanya, tidak semua jadi tanggung jawab Kementan. Ketika sudah menjadi minyak goreng, ada lagi lembaga yang punya wewenang.
Sedangkan Pimpinan Pelatihan LPP Agro Nusantara Sulthon Parinduri mengatakan, perkebunan rakyat sebagai salah satu penopang industri sawit negara haruslah dikelola secara baik, terarah, profesional, dan yang terpenting adalah mampu berperan aktif dalam menciptakan suatu sistem industri kelapa sawit yang berkesinambungan. Untuk menuju tata kelola perkebunan sawit rakyat yang berkelembagaan, berkelanjutan, profesional dan baik, maka diperlukan dukungan SDM yang kompeten. Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit ini dilakukan secara terintegrasi. Baik melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan maupun pemberian fasilitas pendampingan bagi pekebun oleh tenaga ahli sawit.
"Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemaham, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi dari para pekebun, tenaga pendamping dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya. Hal tersebut selaras dengan visi, misi, strategi serta tujuan bisnis PT LPP Agro Nusantara (d/h College Gula Negara) lembaga pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan SDM perkebunan sejak tahun 1950. Untuk itu PT LPP Agro Nusantara berinisiatif untuk menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Kelapa Sawit yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)," jelasnya.
Untuk menyiapkan SDM perkebunan sawit rakyat yang kompeten dan terintegrasi tersebut, pemerintah melalui BPDP-KS yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta PT LPP Agro Nusantara yang berkantor pusat di Yogyakarta menyelenggarakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditujukan bagi pekebun kelapa sawit, sebagai salah satu upaya BPDP-KS dalam membangun dan mempersiapkan SDM industri kelapa sawit, baik di sektor hulu dan maupun hilir di PKS.
Program pengembangan SDM sawit yang diselenggarakan adalah Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan di tiga provinsi. Yaitu Riau, Jambi, dan Kalimantan Timur. Pelatihan diselenggarakan 23-25 Juni 2022 dan diikuti oleh 46 pekebun kelapa sawit dari Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
Laporan: Rinaldi (Pekanbaru)
Editor: Edwar Yaman
