PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Sejalan dengan tema hari bumi, "Invest To Our Planet," Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau bersama eksekutif nasional Walhi dan 27 eksekutif daerah lainnya pada peringatan Hari Bumi tahun ini mengusung tema "Pulihkan Bumi, Tolak Investasi Kotor".

Dalam momentum Hari Bumi 2022 Walhi Riau menggelar aksi di lokasi tumpukan sampah dan bagi-bagi takjil dengan kemasan ramah lingkungan di Pekanbaru, Sabtu (23/4).

Ahlul Fadli, Koordinator Media dan Penegakan Hukum WALHI Riau menyebutkan tiga isu penting yang disorot saat aksi yakni: Pertama, gugatan warga terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kedua, penyelamatan wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya Pulau Rupat. Ketiga, mempertanyakan komitmen Gubernur Riau terkait program Riau Hijau.

"Timbunan sampah plastik serta pengelolaan sampah yang buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana ekologis. Selain itu, fakta timbulan sampah dan banjir, paling tidak memperlihatkan dua hal penting. Pertama, sistem pengelolaan sampah dan perencanaan kota belum dilangsungkan dengan baik. Kedua, DPRD Kota Pekanbaru belum melakukan tugas pengawasannya dengan baik," kata Ahlul Fadli.

Kemudian mengenai isu kedua, berdasarkan hasil catatan Walhi Riau, Pulau Rupat adalah pulau kecil yang luasnya kurang lebih 1.500 Km². Menurut Undang-undang Wilayah Pesisir Pulau Kecil, yang disebut pulau kecil adalah pulau yang sama atau lebih kecil dari 2.000 km². Menurut temuan Walhi Riau juga, sebanyak 77,9 persen wilayah Pulau Rupat merupakan wilayah gambut.

Ahlul Fadli mengungkapkan, saat ini Pulau Rupat mengalami berbagai ancaman perizinan baik di darat maupun di laut. Di darat, ada tujuh korporasi yang menguasai sekitar 61 persen daratan, sementara di laut ada tambang pasir yang mengakibatkan abrasi dan berkurangnya hasil tangkap nelayan.

"Sementara, komitmen Riau Hijau yang digadang-gadang dapat menahan laju kerusakan dan perbaikan lingkungan hidup di Riau serta diharapkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, nyatanya masih bersifat parsial, simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. Komitmen Riau Hijau harusnya mampu menjadi solusi permanen rusaknya hutan dan lingkungan hidup kita," tambah Ahlul Fadli.

Nur Rahmawati, Ketua Umum Mapala Suluh FKIP Universitas Riau menyatakan sebagai generasi muda, semua harus terpanggil dan menyadari dampak perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan hidup. Ia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak atas keadilan iklim dan melakukan aksi nyata sekarang.

"Kami ingin menyampaikan pesan terutama anak muda di Riau agar mulai sadar bahwa krisis iklim itu nyata. Selain itu, ruang hidup kita juga terancam rusak akibat eksploitasi sumber daya alam. Ini saatnya kita bergerak untuk menyelamatkan bumi dari investasi kotor dan merusak," kata Nur usai aksi hari bumi dan pembagian takjil di Simpang Tabek Gadang.

Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi