Masri saat ditemui sedang terbaring di ruang tamu rumahnya. Lagi-lagi tak ada perabotan apapun di sana. Hanya kasur tanpa alas dan dedaunan yang menurutnya sebagai obat atas penyakit yang dideritanya.
“Mungkin meninggal saya kalau dirujuk keluar, karena harus melalui jalan yang begitu parah,” ucap pria 52 tahun tersebut.
Memang sejak kejadian bencana banjir dan longsor di empat desa ini. Pemerintah, baik Pemkab Kampar maupun Pemprov Riau melalui BPBD dan Dinas Sosial. Hanya mampu menembus dengan helikopter untuk menyerahkan bantuan. Sementara pernah pihak BPBD ingin melalui jalur darat pada akhir Desember lalu untuk mendistribusikan bantuan, harus melalui wilayah Payakumbuh. Sebab jalan dari Lipat Kain, tepatnya simpang Kuntu memang tak bisa dilewati sama sekali karena sudah tertimbun. Itu pun hanya sampai tiga desa terdepan di Kampar Kiri Hulu tersebut.
“Untuk menembus bantuan ke sana, memang perlu tenaga dan biaya jauh lebih besar. Karenanya kami minta Pemkab untuk menyelesaikan longsor melalui BPBD setempat terlebih dahulu,” kata Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.
Menurutnya bantuan dan dukungan ke empat desa sudah dibantu sejak kejadian longsor. Dimana distribusi disampaikan dengan Helikopter bantuan BNPB dan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman juga sempat mengantar bantuan pada Desember lalu.
“Pernah kami masuk lewat darat bersama Dinas Sosial, namun melalui Payakumbuh dan itu sampai terbalik-balik kendaraan yang membawa bantuan,” sambungnya berkisah.
Sejak saat itu, memang Pemprov Riau meminta agar akses jalan longsor bisa diperbaiki dan dibuka Pemkab Kampar. Pemprov Riau seakan kewalahan membantu masyarakatnya yang terisolir di wilayah tersebut. Infrastruktur jalan dan jembatan, membutuhkan biaya tak sedikit untuk disiapkan penganggarannya. Bahkan jika diestimasikan dengan total 84 km hingga perbatasan desa ke Provinsi tetangga, membutuhkan waktu sampai 15 tahun anggaran.
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun ketika dikonfirmasi perihal kondisi jalan dan jembatan di wilayah tersebut, mengakui tahun ini ada dilanjutkan untuk peningkatan jalan dan penambahan infrastruktur jalan.
“Ada dana tahun ini disiapkan sekitar Rp15 miliar, rigid. Jembatan tiga yang diteruskan di APBD 2016 ini,” kata Syafril Tamun.
Syafril menceritakan, jalan tersebut diserahkan dari kabupaten ke provinsi status pengelolaannya dari 2007 silam. Di mana dalam perjalanannya sering terkendala, karena masyarakat sering demo kalau banjir terjadi saat itu, sehingga status jalannya ditingkatkan.
Diakuinya memang lokasi curam dan sangat berbahaya. Bahkan semua alat-alat berat tak berani turun menembus desa terisolir tersebut.
“Risiko kecelakaan dan kematian sangat tinggi. Ada beberapa alasan kita tak sanggup membenahi,” sambungnya.
Lima alasan Bina Marga Riau tak sanggup membenahi dalam waktu dekat dan cepat. Dijelaskan Kadis Bina Marga seperti penyerahan dari kabupaten ke provinsi tidak memenuhi kriteria ketika 2007 silam. Kemudian juga areal tersebut dalam RTRW provinsi ada beberapa lokasi termasuk dalam kawasan hutan lindung.
Juga karena terjal dan berbukit-bukit sehingga berbahaya dan mengancam nyawa.
“Juga, kalau diperbaiki maka akan memberi akses kepada pencuri kayu, kelima penduduknya sedikit. Memang banyak jalan di wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung, kalau akan dilebarkan dari 3 meter sekarang ditarik pakai ekskavator jadi 7 meter maka kita menyalahi aturan,” bebernya.
Selain itu dengan trase sekarang yang sangat curam di empat desa terisolir, memang solusinya Bina Marga Provinsi meminta kepada Pemkab Kampar untuk mencari alternatif dengan areal lokasi yang jauh lebih landai. Jika tidak, maka kondisinya akan membutuhkan anggaran lebih besar.
Kesulitan lainnya beber Tamun, seperti pada perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan di tahun anggaran 2015 lalu. Di mana ada dilelang beberapa ruas dengan anggaran yang tersedia. Namun pada hasil akhirnya tak ada yang berani mengambil proyek tersebut karena kendala-kendala akses dan unsur keselamatannya.
“Yang lewat lebih kepada kendaraan yang mengangkut kayu curian. Kerusakan jalan terjadi Overlay. Jadi bukan tidak ada perhatian, belasan miliar kita siapkan,” sambungnya.
Disinggung mengenai jalan menuju Sumbar, dimana memangkas jarak sampai 70-an km jika melewati Bangkinang hingga ke perbatasan, diakui Tamun pengembangannya sangat sulit dan membutuhkan biaya sangat besar. Di mana jika pun dikerjakan, 15 tahun tidak akan sampai jalan ke Sumbar itu dengan berkualitas baik.
Hal sena ditegaskan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman. Menurutnya terkait empat desa terisolir, Pemprov Riau bersama pemerintah pusat sudah menyampaikan ke kabupaten/kota, baik BPBD maupun Dinas Sosial untuk membantu.
“Pendistribusiannya sudah kami bantu dan logistiknya. Masalah jalan putus sudah sepakat Pemkab menyelesaikan dulu. Apa kendalanya kalau masih perlu provinsi, kami akan bantu,” sebutnya.
Hanya saja mengenai pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan. Memang diakui Plt Gubri hal tersebut tidak bisa dilakukan instan. Karena ada regulasi dan administrasi serta tahapan-tahapan yang harus dilalui.
“Itu harus mulai perencanaan, kemudian dianggarkan melalui APBD. Dukungan pasti dilakukan. Coba Pemkab dan instansi terkait serius urusan rakyat banyak ini,” tegasnya.(bersambung)
