PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan beberapa agenda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (21/8). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Riau.
Di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar Karmila Sari beserta jajaran, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Soniwati beserta jajaran, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Eddy A Mohd Yatim beserta jajaran, Ketua Fraksi Partai Gerindra Syafrudin Iput beserta jajaran, Sekretaris Fraksi PAN Mardianto Manan beserta jajaran, Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar beserta jajaran, Sekretaris Fraksi PKB Dani M Nursalam beserta jajaran, dan Sekretaris Fraksi Partai Gabungan (PPP-Nasdem-Hanura) Farida H Saad beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya. Diawali dengan agenda pertama, yaitu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Riau oleh Gubernur Riau.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menyampaikan penyusunan Ranperda PDRD merupakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
‘’Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, telah tertuang pokok-pokok kebijakan dan ketentuan yang lebih rinci terkait Pajak Dareah dan Retribusi Daerah,” katanya.
Dijelaskan, adapun pokok-pokok kebijakan pajak dan tetribusi tersebut yaitu restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis antara lain retribusi, serta pengenaan Opsen. Dirinya menambahkan kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
’’Pengenaan Opsen dilakukan dengan catatan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelasnya.
Wagubri Edy Natar menerangkan, ranperda PDRD ini juga mencakup pengaturan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi.
Di samping itu juga mengatur tata cara pemungutan, penagihan pajak dan retribusi, pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan yang diarahkan penggunaannya, serta insentif dan kemudahan perpajakan daerah bagi wajib pajak dan pelaku usaha di Provinsi Riau.
‘’Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Ranperda PDRD ini juga mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUDdicatat sebagai retribusi,” terangnya.
Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggraan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Selain itu, Ranperda ini juga mengatur bahwa sejumlah pungutan atas pemanfaatan barang milikdaerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
‘’Dengan berubahnya regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, akan berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah. Hal ini perlu diantisipasi dan menjadi perhatian khusus agar kita mampu menyikapi dan bertindak serta memitigasi resiko dalam menghadapi kemungkinan terjadinya financial crisis management,” jelasnya.(adv)
