PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Jumat (19/5).
Dialog dengan beberapa warga yang anaknya mengalami stunting (tengkes/kerdil) dilakukan.
Muhadjir sempat kesal karena masih ada masyarakat Riau yang anaknya mengalami tengkes tapi belum mendapat bantuan. Dari dialog dengan warga, Muhadjir mendengar masih banyak anak penderita tengkes belum terdaftar sebagai penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia pun meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan pendataan agar masyarakat yang belum menerima bantuan bisa ditangani melalui bansos dari provinsi dan dana kelurahan dari Kementerian Keuangan.
“Yang belum terima bantuan supaya ditangani dulu di bansos kota atau dari provinsi, atau dana kelurahan. Walau tidak ada dana desa, tapi ada dana kelurahan dari Kementerian Keuangan atau CSR,” kata Muhadjir Effendy, Jumat (19/5).
Dijelaskan Muhadjir Effendy, data keluarga tengkes yang belum dapat PKH bisa diusulkan ke Kementerian Sosial RI agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apabila dana dari Kementerian Sosial turun dan sudah masuk DTKS maka bantuan lainnya bisa dicabut.
Dirinya mengingatkan agar tidak ada keluarga miskin dan memiliki anak tengkes tidak menerima bansos. Mereka yang belum masuk DTKS untuk sementara, bisa menerima bansos dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Bantuan dari CSR perusahaan dan zakat dari baznas juga bisa disalurkan kepada masyarakat miskin yang memerlukan.
Ia tidak ingin pemerintah kota menanti proses di DTKS dulu. “Dinas Sosial bisa koordinasikan bantuan ke keluarga yang memerlukan. Jangan tunggu data kementerian. Jangan buat orang kelaparan nunggu sebab banyak sumber bantuan lainnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Muhajirin Effendy juga meminta kepada seluruh pihak terkait termasuk puskesmas di Provinsi Riau agar lebih kreatif dalam memberikan edukasi kesehatan dalam penanganan tengkes berupa informasi makanan yang bergizi di 100 hari kehidupan.
Muhajirin menemukan masih adanya puskesmas yang mendistribusikan produk makanan kecukupan gizi berupa biskuit untuk ibu hamil yang seharusnya tidak diberikan lagi, lantaran sudah tidak terlalu berpengaruh pada penambahan gizi janin. “Kader dan pihak puskesmas harus lebih kreatif untuk menyosialisasikan makanan sehat untuk ibu hamil karena merekalah yang akan melahirkan penerus bangsa ini,’’ ujarnya.
‘’Kan banyak di Riau ini makan lokal yang harganya murah tapi memiliki gizi yang tinggi seperti produk ikan. Kalau perlu setiap hari ibu dan anak yang memiliki risiko stunting mengonsumsi ikan yang kaya akan omega dan protein tinggi,” tuturnya.
Ya, salah seorang warga di Kecamatan Marpoyan Damai Oktavianetri mengaku belum mendapat bansos dalam Program Keluarga Harapan (PKH) saat dialog dengan Menteri Muhadjir. Padahal kedua anaknya mengalami tengkes atau gangguan pertumbuhan. Ia mengaku selama ini hanya mendapat bantuan berupa asupan tambahan gizi bagi anaknya. “Kalau bantuan bahan makanan ada pak, tapi kalau masuk PKH, belum,” ujar ibu dari lima anak tersebut.
Ibu rumah tangga ini berharap bisa mendapat bantuan sosial lewat PKH. Apalagi warga Kelurahan Tangkerang Tengah ini merupakan ibu dari dua anak yang mengalami tengkes sehingga perlu perhatian serta pendampingan.
Walau demikian, ia tetap bersyukur karena telah menerima bantuan asupan bahan makanan dari Pemerintah Kota Pekanbaru lewat program Bapak Asuh Anak Stunting. “Tapi kalau bisa, kami bisa masuk PKH, apalagi semua anak lahir di Pekanbaru. Kami juga KTP Pekanbaru,” ungkapnya.
Muhadjir Effendy pun berharap angka stunting (tengkes/kerdil) dan miskin ekstrem hilang sepenuhnya di Riau tahun 2025. Berdasarkan data prevalensi balita tengkes kabupaten/kota di Riau tahun 2022 dari BKKBN Riau, tercatat sebanyak 17 persen balita di Riau mengalami tengkes dengan rincian Kabupaten Bengkalis 8,4 persen, Kabupaten Pelalawan 11,2 persen, Dumai 12,8 persen, Kabupaten Kampar 14,5 persen, Rokan Hilir 14,7 persen, Indragiri Hulu 16,7 persen, Pekanbaru 16,8 persen, Kepulauan Meranti 18,5 persen, Kuantan Singingi 17,8 persen, Siak 22,0 persen , dan Indragiri Hilir 28,5 persen.
Sementara itu, Gubernur Syamsuar MSi mengatakan, Riau berhasil menurunkan angka tengkes sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Angka tengkes Riau mengalami penurunan cukup drastis dari 22,3 persen pada tahun 2021 menjadi 17,0 persen di tahun 2022. Hal ini berkaitan dukung dari semua pihak.
Penurunan angka tengkes ini berhasil berkat salah satu inovasi yang cukup signifikan yakni program bapak asuh yang kini telah dilakukan di tiga kabupaten/kota yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis. “Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat terus diberikan kepada Provinsi Riau sehingga dengan dukungan semua pihak terkait bisa menuntaskan angka stunting di Provinsi Riau,” tegasnya.(ayi)
