RENGAT (RIAUPOS.CO) - Evaluasi belanja langsung kegiatan triwulan pertama anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Indragiri Hulu (Inhu) 2018 digelar, Kamis (19/4). Terdata, realisasi belum maksimal karena banyak organisasi perangkat daerah (OPD) belum terlalu paham dengan pelaporan online.
Berbeda dari tahun sebelumnya yang dilakukan manual, evaluasi terhadap realisasi tahun ini sudah dilakukan dengan menampilkan data secara online. Selama 2018, belanja langsung Pemkab Inhu berjumlah 1.220 kegiatan dengan pagu Rp527.952 594.617.
Dari jumlah ini target penyerapan dana Rp139.695.456119, dengan pelaksanaan fisik target 30,25 persen. Hingga Maret kemarin realisasi dicapai 12.93 persen. Sementara realisasi SPJ Rp36.734.996.268.
Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemkab Inhu, pagu anggaran belanja langsung terbanyak ada pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp81,4 miliar untuk 69 kegiatan. Pada triwulan pertama ditargetkan terserap anggaran Rp20,7 miliar atau 25,4 persen, dan terealisasi 2,27 persen.
Sementara, pada Dinas PUPR pagu ditetapkan Rp71 miliar untuk 40 kegiatan. Dari target Rp21,9 miliar atau 30 persen terealisasi 1,39 persen. Kegiatan terbanyak ada di Sekretariat Daerah berjumlah 81 kegiatan dengan total nilai Rp61 miliar. Dari target Rp15,9 miliar atau 26,1 persen terealisasi 9,3 persen.
Meski pada tiga bulan pertama 2018 realisasi belanja langsung belum maksimal, Bupati Inhu H Yopi Arianto SE mengatakan, dia berkeyakinan nantinya realisasi bisa mencapai 80 persen. Saat ini sebutnya beberapa pelelangan masih dalam proses berjalan.
‘’Kalau saya yakin OPD saya tidak rendah karena sudah sering kena cambuk. Tentu proses pelelangan kan antri. Target saya 80 persen tercapai,’’ tegasnya.
Pemkab Inhu kata Yopi lagi, memprioritaskan kegiatan sesuai dengan apa yang ada dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
‘’Tentunya sudah terencana seusai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Kemarin ketika musrenbang kecamatan, masih banyak kepala desa mana yang kebijakan desa mana yang kabupaten. Rata-rata yang diusulkan mereka adalah usulan desa, padahal desa sudah ada kewenangan sendiri,’’ urainya.
Dia juga membahas kegiatan yang berasal dari reses anggota DPRD Inhu. Dia mengingatkan agar anggota dewan paham aturan.(ali)
