PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Komite SMAN Plus awal pekan ini. Rapat tersebut membahas perihal tidak lolosnya 21 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau, termasuk SMAN Plus dalam penilaian akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari mengungkapkan, persoalan tidak lolosnya puluhan SMA/SMK se-Riau dalam penilaian BAN, murni kelalaian sekolah. Dari hasil rapat, BAN SM telah memberikan waktu selama 6 bulan untuk persiapan melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sipena).
''Untuk permasalahan ini sebanyak 21 sekolah termasuk SMAN Plus, mereka diberi kesempatan untuk reakreditasi. Jadi reakreditasi ini dibuka di 5 Februari dan hasilnya akan diumumkan pada Maret 2023. Kemudian setelah itu dilakukan visitasi oleh BAN SM,'' sebut Karmila, Rabu (18/1).
Namun begitu, kuota untuk masuk perguruan negeri melalui jalur prestasi tetap hanya 5 persen. Karena sebelumnya SMAN Plus telah tertolak oleh sistem. Sehingga untuk kuota 40 persen baru didapat pada tahun mendatang, bila SMAN Plus lolos pada reakreditasi yang akan dilakukan.
''Kita tahu SMAN Plus ini siswa unggulan. Tapi karena ada kelalaian dari sekolah ini, kami juga minta evaluasi dari Disdik soal penempatan kepala sekolah. Kami sekarang evaluasi, nanti kami akan mengeluarkan rekomendasi itu sudah menjadi pembicaraan juga,'' sambung Karmila.
Setakad ini pihaknya sama sekali belum mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Disdik terkait masalah ini. Namun pada rapat dewan telah meminta Disdik untuk melakukan evaluasi. Sebab, akreditasi sekolah sangat berpengaruh terhadap banyak hal, terutama kepada siswa/siswi yang saat ini tengah menempuh pendidikan.
''Kita tahu dari dulu SMAN Plus sekolah unggulan. Anak-anaknya diasramakan. Artinya mereka khusus, betul-betul diatur waktunya, diprogramkan untuk jadi siswa unggulan. Di saat mereka sudah berbuat lebih, tapi sayang sekolahnya lalai. Kepsek memang harus dievaluasi karena kegagalan akreditasi,'' ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati yang membidangi pendidikan mendatangi SMAN Plus Riau, Jumat (13/1). Kedatangan legislator asal Kota Pekanbaru ini karena dirinya mendapat kabar bahwa SMAN Plus tidak mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.
Kata Ade, pihak sekolah telah mengikuti semua prosedur dan melampirkan syarat akreditasi yang dilakukan lewat online. Namun karena gangguan sistem, syarat yang tadinya berjumlah sebanyak 35 item, tidak terkirim sepenuhnya. Sehingga pihak Badan Akreditasi Nasional menyatakan SMAN Plus tidak terakreditasi.
Hal ini membuat Ade Hartati kecewa. Pasalnya, akreditasi sangat penting bagi sekolah maupun siswa yang belajar di SMAN tersebut. Bahkan kuota masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, juga otomatis berkurang dari 40 persen menjadi 5 persen.
Ade meminta agar Gubernur Riau Syamsuar untuk segera bersurat kepada Badan Akreditasi Nasional agar bisa melakukan verifikasi faktual. Sehingga porsi 40 persen siswa SMAN Plus untuk masuk PTN jalur prestasi bisa kembali terakomodir.
Hal ini disampaikan Ade kepada Riau Pos, pascamendatangi SMAN Plus, Jumat (13/1) siang. ''Saya kunjungan ke SMAN Plus karena ada informasi SMAN plus tidak lulus akreditasi. Saya ke sana kroscek langsung ke kepala sekolah. Sebenarnya pihak sekolah sudah siapkan jauh hari bahan akreditasi,'' sebut Ade.
Karena sistem akreditasi ini online, sekolah dikatakan Ade juga sudah mengikuti seluruh prosedur yang ada. Seharusnya menurut dia, mekanisme pengakreditasian sekolah harus ada kunjungan ke sekolah untuk memastikan kondisi faktual yang ada.
''Seharusnya masa praakrediatasi ini, Badan Akreditasi Nasional melakukan visit (kunjungan, red). Karena sudah dua tahun juga tidak divisit. Kenapa harus divisit? Karena untuk mencocokan antara yang di upload dengan faktual yang ada. Tapi visit ini tidak dilakukan,'' papar Ade.(adv/nda)
