Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur mengatakan, langkah awal yang pihaknya lakukan setelah mendengar kondisi tersebut adalah melakukan hearing dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau untuk mencari solusi jangka pendek yang dapat dilakukan. Untuk itu, pada Rabu (13/1) siang Komisi E memanggil pihak BPBD Riau ke DPRD.
“Kami tengah membicarakan hal itu dikomisi dan juga bersama pihak BPBD, namun saat hearing itu Kepala BPBD Riau yakni Edwar Sanger tengah tidak berada ditempat karena ada keluarganya yang meninggal. Karena itu, kami terpaksa menunda sampai dua hari ke depan,” kata Masnur.(rdh/egp/sol)
Lebih lanjut dikatakan politisi asal Kabupaten Kampar tersebut, seharusnya dalam pertemuan tersebut akan dibahas bagaimana langkah untuk mensiasati kasus desa terisolir ini. Termasuk membuka jalan yang terputus dan juga mengenai masalah bahan pokok terutama pangan masyarakat dilokasi tersebut.
“Tapi yang jelas kami akan sesegara mungkin minta pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan langkah-langkah itu. Selain itu, kami juga meminta kepada pihak Dinas sosial untuk dapat memperhatikan persoalan tersebut. Kemudian karena kondisi cuaca yang saat ini masih musim penghujan, agar hal serupa tidak terjadi kami juga minta pihak BPBD untuk mengantisipasi hal itu,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat desa yang terisolir tersebut diantaranya adalah Desa Kebun Tinggi, Desa Lubuk Bigau, Desa Tanjung Karang dan Desa Tanjung Permai. Akibat peristiwa longsor dan putusnya akses jalan, harga kebutuhan pokok dilokasi itu melambung tinggi. Salah satunya yakni beras yang mencapai Rp 30 ribu perkiloramnya, selain itu mie instan juga mengalami kenaikan herga yang cukup signifikan yakni mencapai Rp 10 ribu perbungkusnya. Hal tersebut terjadi karena stok yang terbatas dan pasokan barang tidak dapat masuk. (rdh/egp/sol)
