Selama ini masyarakat Desa Lubuk Bingau mendapatkan kebutuhan makanan dari empat warung yang ada di desa tersebut. Warung-warung inipun mendapatkan bahan makanan ini dengan membelinya dari Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor. Dengan jarak yang sejauh itu dan medan yang sulit menyebabkan pemilik warung menetapkan harga yang tinggi. “Dan akibatnya dirasakan masyarakat juga,” ujarnya.
Masyarakat menurut Arika juga tidak akan mau direlokasi ke daerah lain. Karena kondisi ini bukan kesalahan mereka namun kelalaian pemerintah, kalau pemerintah segera memperbaiki dan membangun akses jalan yang baik maka kondisi ini tidak akan terjadi.
“Kami kadang merasa pemerintah tidak ada pada saat saat seperti ini,” ujarnya.
Kondisi seperti ini harusnya sudah menjadi pembelajaran bagi pemerintah, karena bencana ini tidak hanya terjadi tahun ini saja. Tetapi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan bencana rutin tahunan. “Seperti kondisi isolasi di Kampar Kiri Hulu, itu juga pernah terjadi tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi. Seharusnya Pemkab Kampar sudah bisa mengantisipasi, maka tidak akan terjadi kondisi seperti sekarang,” ujar Ketua Komunitas Pencinta Lingkungan (KPL) Riau Aryandi Putra.
Menurut putra Kampar Kiri ini, kondisi ini merupakan kejadian yang luar biasa dan kelalaian pemerintah. Karena bisa-bisanya masyarakat jadi terisolasi lebih dari sebulan, dan biasanya kalaupun ada bencana seminggu kemudian persoalan selesai. Tapi di Kampar Kiri Hulu malah sebulan lebih belum juga ada perubahan, masyarakat malah terancam kelaparan.
Harusnya Pemerintah Kampar sudah menyiapkan anggaran untuk bencana ini, karena tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Sehingga begitu ada bencana Pemkab langsung bisa membantu tanpa harus terhambat anggaran. “Kan lucu saja warga dibiarkan terisolasi hanya karena tak ada dana,”ujarnya.
Selain masalah bantuan cepat, Pemkab Kampar juga harus belajar dari bencana. Salah satunya dengan segera memperbaiki lingkungan yang sudah rusak di Kampar saat ini, bukan hanya menanam saja namun juga menindak tegas pembalakan yang ada, baik yang dilakukan pengusaha maupun oleh masyarakat, karena untuk pembalakan harusnya tidak ada toleransi. “Ini sudah masalah sangat penting dan sangat serius dan harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Aksi nyata yang dilakukan Pemkab Kampar memang masih terbatas. Bahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, Santoso yang dihubungi kembali tak bisa berbuat banyak dan beralasan kalau itu adalah jalan provinsi. “Kita pun terus berupaya, karena sebenarnya ini adalah jalan kewenangan provinsi,’’ ujarnya.
