‘’Kalau untuk memperbaiki semua jalan yang rusak, anggarannya pasti sangat besar. Tapi karena kami terkendala keterbatasan anggaran, maka secara bertahap kami lakukan atau sesuai dengan kesanggupan keuangan daerah,” tambahnya. ‘’Khusus tahun 2023, kami fokuskan untuk penanganan jalan rusak berat yakni pengaspalan jalan sepanjang 15,6 dan rigid beton 1 km yang tersebar di 12 kecamatan di Pelalawan,” ujarnya.
Selain itu, sambung Joko, pihaknya juga telah mengusulkan permohonan perbaikan dan pemeliharaan aset jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2023 ini. “Alhamdulillah, Pemprov Riau telah mengakomodir usulan kami ini melalui dana Bankeu. Yakni perbaikan Jalan Lintas Bono berupa pengasapalan dan penimbunan sepanjang 8,3 km. Tepatnya dari Desa Dundangan Simpang Bunut Kecamatan Pangkalan Kuras hingga ke Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti. Serta pengaspalan Jalan Simpang Perak sepanjang 2,5 km yang akan direalisasikan pada tahun 2023 ini,” bebernya.
Di Dumai, terkait dengan menghadapi arus mudik tahun ini, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Reza Fahlepi mengatakan pihaknya tidak memiliki persiapan khusus untuk melakukan perbaikan jalan mengingat Kota Dumai hanyalah daerah transit. Jalan-jalan yang akan dilalui pemudik adalah jalan milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Dumai merupakan Kota transit, dimana para pemudik hanya melintasi Kota Dumai untuk menuju ke kampung halaman, apalagi angkutan umum antara terminal AKAP dan pelabuhan penumpang hanya beejarak sekitar 2 sampai 3 km. Sehingga audah sangat terhubung dengan baik,” terang Reza.
Dikatakan Reza, fokus mereka saat ini adalah membangun jalan protokoler Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2 km lebih karena jalan tersebut merupakan jalan utama bagi masyarakat Dumai dan bukan merupakan jalan lintas bagi pemudik.
Diterangkan Reza jalaur mudik di Dumai adalah Jalan Raya Bukit Timah, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Lintas Dumai-Sungai Pakning. Di mana jalan tersebut berstatus jalan nasional dan jalan provinsi.
Untuk di Rokan Hilir, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rohil belum menentukan ruas jalan yang akan diperbaiki atau ditingkatkan seiring dengan momen mudik. Diketahui untuk penanganan jalan tersebut akan dilakukan sesuai dengan keperluan kondisi jalan yang ada.
Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan PUTR Rohil Feri menyebutkan pendataan secara lengkap mengenai kondisi atau pembangunan jalan yang ada di wilayah Rohil baru diketahui jika sudah dilaksanakan. Namun sejauh ini untuk pelaksanaan kegiatan masih belum berjalan. “Kalau sekarang belum ada dimulai kegiatannya,” katanya.
Namun secara umum terangnya untuk kondisi kemantapan jalan di Rohil dikategorikan baik, sekitar 70 persen. Meskipun terdapat kerusakan yang dikategorikan ringan dan hal itu diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.
Yang jelas pemda setempat akan melakukan pembangunan atau peningkatan di ruas jalan pesisir mulai dari Kubu, Sinaboi, dan Palika. Sebelumnya sejumlah ruas jalan telah dibangun tersebar di beberapa kecamatan antara lain ruas jalan Palika dengan panjang sekitar 7,5 kmyang juga merupakan akses lintas desa.
Selanjutnya akses jalan di lintas Sekeladi-Sekapas lebih kurang 3 km, di areal Simpang Solah sepanjang 2,2 km, di Simpang Kanan 2.2 km, dan poros Kubu. Begitu juga untuk akses jalan mulai dari Tugu Tani ke Kecamatan Bangko mengingat kondisi jalan yang mengalami kerusakan sejak dibangun pada tahun 2020.
Inhil Rutin Sampaikan Kondisi Jalan
Meski tidak memiliki data lengkap, akan tetapi Dinas PUTR Indragiri Hilir (Inhil) rutin menyampaikan kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau. Demikian dikatakan Kepala Dinas PUTR Inhil, Umar saat menjawab Riau Pos terkait kondisi jalan di Inhil yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. “Kami sudah sampaikan. Tinggal menunggu jadwal penanganannya saja,”kata Umar.
Namun Umar, tidak menjelaskan berapa ruas jalan Provinsi Riau yang ada di Inhil dalam kondisi rusak, baik, dan sedang. Dia menyarankan agar langsung mengkonfirmasi kepada Dinas PUPR Riau. “Mohon maaf, saya tidak dapat informasi yang pasti. Coba konfirmasi dengan Kadis PU Provinsi ya,” tuturnya.
Jalan Kondisi Mantap di Pekanbaru Menurun 2,41 Persen
Berdasarkan SK Nomor 202 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Status Jalan Kota Pekanbaru, saat ini panjang jalan di Kota Pekanbaru 1.277,9 km atau 1.946 ruas jalan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dibangun dan dipelihara.
Berdasarkan data jalan kondisi mantap di Kota Pekanbaru sampai tahun 2022 sebesar 72,09 persen dan dalam kondisi rusak 27,91 persen. “Kondisi mantap terus mengalami penurunan 2.41 persen dari tahun 2020,’’ ungkap Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP.
‘’Ini memberikan dampak kenyamanan dan keamanan masyarakat selaku pengguna jalan di Kota Pekanbaru. Alhasil, saat ini banyak jalan-jalan rusak yang diviralkan melalui media sosial oleh masyarakat sebagai bentuk keluhan mereka,” tambahnya.
Pj Wali Kota Pekanbaru berupaya dan menginstruksi kepada OPD terkait guna penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan ini melalui pemeliharaan rutin jalan.
Dirinya juga terus berupaya melobi pusat dan provinsi agar membantu pendanaan untuk penanganan pemeliharaan jalan-jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru. “Alhamdulillah, tahun ini penanganan perbaikan dan pemeliharaan berkala melalui Bantuan Keuangan Provinsi Riau,” tambahnya.
Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat bantuan pendanaan sebesar Rp13.296.987.767 untuk empat ruas jalan yaitu Jalan Datuk Setiamaharaja/Parit Indah, Jalan Pemuda Tampan, Jalan Tanjung, dan Jalan Firdaus.
Sedangkan terhadap kerusakan jalan lainnya seperti Jalan Dahlia, Jalan Delima, Jalan Suka Karya, Jalan Paus, dan Jalan Padat Karya perbaikan jalannya melalui APBD Kota Pekanbaru dengan anggaran sebesar Rp15.198.586.095.
Pemerintah Kota Pekanbaru juga berupaya mengajukan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp134.462.300.000 untuk 29 ruas jalan lainnya untuk mendapat bantuan pendanaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru. Selain itu akan diupayakan usulan jalan melalui dana pusat yang ada seperti DAK dan dana-dana lainnya.
Kepulauan Meranti Terima Bantuan Tertinggi di Riau
Berdasarkan Survei Kondisi Jalan (SKJ) 2022, jalan poros di Kepulauan Meranti terverifikasi sepanjang 929.512 km. Sementara itu, 79.281 km di antaranya dengan kondisi baik. Sedangkan 538,851 km kondisi sedang dan 180,902 km rusak ringan serta 140,378 km.
Data tersebut dilansir oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada Riau Pos, Selasa (7/3). “Itu data terakhir berdasarkan SKJ akhir tahun lalu. Namun jumlah tersebut akan bertambah baik setelah SKJ 2023 dilaksanakan,” ujar Plt Kepala PUPR Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko.
Tahapan peningkatan seluruh ruas jalan dominan berkembang baik karena DAK disalurkan Kementerian PUPR sejak 2016 silam. Fajar Triasmoko menegaskan, dengan luas daerah mencapai 3.707,84 meter per segi dan penduduk hampir mencapai 206.116 jiwa, tentu masih banyak pekerjaan yang harus mereka rampungkan.
Untuk tahun ini Kepulauan Meranti masih menempati posisi tertinggi daerah di Riau yang menerima bantuan pembangunan jalan dari pemerintah pusat, termasuk alokasi dana bantuan khusus.
Adapun ruas jalan yang masuk skala prioritas menyasar kepada lanjutan pembangunan Jalan Tanjung Samak menuju Repan. Panjang ruas yang akan dibangun 3,5 km dengan anggaran Rp16.563.041.999.
Setelah itu, pembangunan Jalan Banglas sepanjang 0,75 km dengan pagu Rp6.441.411.000. Jalan Dorak sepanjang 0,6 km dengan pagu Rp6.754.139.000. Terakhir pembangunan ruas Jalan Tengku Ibrahim sepanjang 2,8 km dengan pagu sebesar Rp6.870.178.000.
Selain melalui DAK, mereka juga mengalokasikan APBD untuk pembangunan Jalan Sungai Nyiur menuju Desa Sesap 4 km dengan pagu Rp23.000.000.000. Termasuk membangun Jalan Meranti Bunting menuju Desa Sokop yang dikerjakan melalui metode swakelola.
“Kalau swakelola belum bisa dipastikan besaran anggaran yang bakal digelontorkan karena masih dalam tahap pengerjaan. Namun dari DAK hingga APBD yang disalurkan sebesar Rp65.906.040.000 dengan total panjang jalan tidak kurang dari 20,95 kilometer,” ujarnya.
Saat ini mereka juga sedang berupaya maksimal untuk kembali menarik bantuan alokasi percepatan pembangunan daerah miskin atas Instruksi Presiden. Total pagu yang dikejar Rp56 milliar untuk pembanguan Jalan Pulau Merbau sepanjang 5 km.
Bahkan saat ini mereka sedang mendekati sejumlah anggota DPRD RI untuk mengalokasikan anggaran pembangunannya di bidang jalan melalui bantuan dana perbatasan di Kementerian PUPR. “Artinya kami terus berupaya mengejar kesempatan pembangunan dari berbagai sumber. Langkah ini perlu dilakukan mengingat minimnya kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.(sol/kom/kas/mng/yas/amn/MX12/epp/fad/ind/wir/ilo/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
