Khairul menyebutkan, soal naiknya harga kebutuhan ini memang tidak lepas dari suplai dan permintaan yang tidak seimbang, namun harga juga dipicu oleh kenaikan komiditas lainnya seperti BBM. Tidak bisa dinafikan bahwa BBM akan menjadi penyebab kenaikan harga barang lainnya di daerah yang mengandalkan suplai barang, terutama pangan, dari luar daerahnya.
Khairul belum melihat ada kebijakan skala besar dengan pelaksanaan yang masif yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Padahal selama ini Riau terus bergantung pada provinsi tetangga, di mana kenaikan BBM seperti saat ini dapat dengan mudah melambungkan harga-harga karena kebutuhan pangan dilansir dari jarak yang cukup jauh ke ibukota provinsi.
Menurut Khairul, pemerintah daerah harus memikirkan hal itu. Perlu sebuah solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan pokok Kota Pekanbaru dan Riau secara umum. ‘’Riau termasuk punya tanah yang subur, hingga kebutuhan sepeti cabai, sayur dan lainnya. Sebenarnya kita bisa hasilkan sendiri. Seluruh kepala daerah di Riau harus memikirkan solusi bersama. Bagaimana kebutuhan pangan dasar ini terpenuhi guna menahan laju inflasi. Maka peran Gubernur diperlukan di sini,’’ kata Khairul.
Untuk menghadirkan sentra pangan itu perlu rencana besar dan gerakan masif dari seluruh Wilayah Riau. Gubernur dan seluruh pemda harus sinergi dalam rangka menyelesaikan masalah ini untuk jangka panjang. Hingga Riau sampai pada suatu masa di mana Bumi Lancang Kuning ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak mudah terguncang oleh kenaikan komoditas tertentu, termasuk oleh kenaikan BBM.
Kenaikan bahan pokok juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dampak kebijakan BBM mulai memicu harga sejumlah komoditas sembako di daerah setempat. Parahnya kebijakan turut berdampak terhadap naiknya harga akses transportasi.
Seperti dibeberkan oleh Kadis Perdagangan dan Koperasi (Disprinkop) Kabupaten Kepulauan Meranti Marwan yang mengaku kenaikan harga sembako sudah merinsek sejak wacana perubahan harga BBM akan diberlakukan oleh pusat. "Tiga hari sebelum naik. Artinya masih wacana harga sembako di Meranti itu sudah naik dari harga normal. Namun kenaikan tidak terjadi terhadap jenis dominan. Yang cukup terasa itu harga cabai merah," ungkapnya, Ahad (4/9).
Kenaikan itu terjadi sejak akhir pekan (2/9) lalu. Dari hasil monitoring harga cabai merah di Pasar Modern berkisar Rp 100 ribu per kg. Sedangkan Pasar Jongkok Imambonjol, Selatpanjang Rp110 ribu per kg. Di luar itu di warung-warung malah tembus Rp120 ribu per kg.
"Dari pantauan kami dan hasil keterangan yang kami himpun itu kenaikan dampak kendala bahan bakar transportasi. Karena sejak wacana kenaikan harga BBM mencuat, bahan bakar mulai sulit didapati hingga terhambatnya proses pendistribusian," ungkapnya.
Marwan juga tidak menampik tingginya potensi lonjakan harga sembako untuk beberapa hari ke depan. Bahkan tidak hanya sejumlah komoditas seperti harga jual cabai saja, tetapi juga jenis sembako lain.
Tak hanya bahan pokok, kenakkan BBM juga memicu kenaikan tarif akses transportasi umum. Seperti Transportasi Selatpanjang, Kepulauan Meranti tujuan Tanjung Buton dan Pekanbaru. Agen SB Nagaline akan menaikan tarif baru yang akan berlaku, Senin (5/9).
Khusus penumpang Selatpanjang tujuan Pekanbaru. Tiket VVIP dari Rp220 ribu naik menjadi Rp270 ribu, VIP dari Rp195 ribu naik menjadi Rp245 ribu. Sementara tiket reguler yang biasa Rp185 ribu naik menjadi Rp235 ribu. Sedangkan, Selatpanjang tujuan Tanjung Buton dari Rp110 ribu naik menjadi Rp130 ribu.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang Capt Leonard Natal Siahaan melalui Petugas Lalin Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Ade Kurniawan kepada Riau Pos tidak menampik informasi tersebut. Hanya saja ia mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari agen bersangkutan.
"Memang secara resmi belum ada. Kami terima pemberitahuan terhadap kenaikan tarif penumpang terhadap seluruh armada. Tapi kabar kenaikan telah diterima seperti tarif tiket penumpang kapal Nagaline dari Selatpanjang tujuan Buton dan Pekanbaru," ungkapnya.
Karena memang, kata dia, proses usulan kenaikan tarif transportasi umum menjadi wewenang Pemprov Riau. Mereka tidak berhak untuk memberikan pertimbangan. Hal itu merujuk dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 659 Tahun 2015 tentang Angkutan Laut antar Kabupaten dan Kota di Riau.
"Kenaikan sah-sah saja. Mungkin memang dampak dari kenaikan harga BBM, bisa jadi. Namun kami tidak tau pasti karena belum ada pemberitahuannya resmi," ujarnya.
Seperti dijelaskan dalam peraturan tersebut, Ade membeberkan penyesuaian kenaikan bisa disebabkan oleh tingginya biaya operasional armada. Seperti harga suku cadang mesin, BBM hingga jasa karyawan seluruh armada terkait. "Kalau harga serba naik maka mereka mau tidak mau harus menyesuaikan. Kalau tidak diambil langkah tersebut tak ada jaminan mereka akan tetap beroperasi. Itu dasarnya," ujar Ade.
Hal sama terjadi di Rokan Hulu. Peningkatan harga kebutuhan sembako, bukan karena pedagang ingin mengambil untung lebih besar, namun pedagang terbebani dengan biaya yang meningkat akibat kenaikan harga BBM.
Salah seorang ibu rumah tangga Hasnah (47) kepada Riau Pos, Ahad (4/9) mengaku kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi tidak tepat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah sulit.
Bahkan kenaikan BBM subsidi kemarin, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Seharusnya, sebelum menaikan harga BBM lebih mempertimbangkan kondisi tarap hidup masyarakat. ‘’Sekarang ini semuanya kebutuhan masyarakat secara umum ikut naik, dampak dari kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah. Bantuan langsung yang diiming-imingkan pemerintah sebesar Rp150 ribu per bulan hingga akhir tahun 2022 tidak sebanding dengan naiknya kebutuhan pokok masyarakat,’’ tegasnya kecewa kebijakan pemerintah.
Ibu beranak empat ini mengatakan, salah satu kebutuhan sembako yang mengalami peningkatan harga, dampak kenaikan harga BBM subsidi yakni telur. Sebelum kenaikan harga BBM, harga jual telur ras satu papan Rp53 ribu, pascakenaikan BBM subsidi harganya naik menjadi Rp60 ribu per papan.
Kemudian cabai merah Bukittinggi, sebelumnya Rp90 ribu per kgnaik menjadi Rp100 ribu per kg hingga Rp110 ribu per kg di pasar tradisional di Pasirpengaraian.
‘’Kebutuhan dapur dan barang lainnya mengalami kenaikan yang signifikan akibat dampak kenaikan harga BBM. Kondisi ini akan memperparah sulitnya kondisi ekonomi dan bertambahnya jumlah warga miskin di Kabupaten Rohul,’’ tuturnya.
