PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Upaya penghematan anggaran yang dilakukan Pemprov Riau berhasil dilakukan. Setidaknya, sudah Rp360 miliar yang dihemat. Angka tersebut baru dari 26 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau.
Penghematan tersebut setelah melakukan coaching clinic di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Pembinaan sebagai pendamping OPD untuk melakukan pencairan dan pengusulan pembayaran kegiatan, sekaligus tunda bayar kalau dimungkinkan.
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, dari pembinaan itu pihaknya berhasil melakukan penghematan yang disisir dari kegiatan 26 OPD.
“Laporan dari BPKAD kita mendapatan penghematan sesuai dengan surat yang kita sampaikan ke OPD sebesar Rp360 miliar. Penghematan itu dari belanja ATK, belanja kecil-kecil dari 26 OPD,” katanya.
Atas penghematan itu, diakui Ahmad Hijazi, defisit anggaran Pemprov Riau sedikit berkurang. Di mana, setelah ada komitmen bersama OPD karena tidak ada APBD-P, pihaknya berhasil melakukan penghematan Rp600 miliar.
“Waktu itu kita masih ada beban defisit sebesar Rp1,7 triliun. Dengan komitmen itu defisit sedikit berkurang jadi Rp1,1 triliun. Kemarin dapat info lagi ada penghematan Rp360 miliar. Berarti kita masih ada defisit Rp800 miliar. Sekarang kita sedang mengejar angka defisit Rp600 miliar atau Rp500 miliar,” paparnya.
Ditanya dari 26 OPD, anggaran mana paling banyak dirasionalisasi, Ahmad Hijazi mengaku belum mencermati laporan dari BPKAD Riau. “Saya belum mencermati itu. Tapi perlu saya tekankan ini tidak rasionalisasi, tapi penghematan. Di mana OPD dengan ikhlas dan legowo mencoba untuk mengerem belanja yang kira-kira bisa dihemat,” ujar dia.
Anggaran yang dihemat, kata Ahmad Hijazi, misalnya selama ini stok kertas lima rim, sekarang satu rim saja. Kemudian kalau biasanya OPD selalu melakukan perjalanan dinas, sekarang tak jalan lagi.
“Saya sudah satu bulan puasa SPPD. Kalau tak hal penting, saya tak berangkat. Biasanya dalam satu bulan saya ada empat kali menghadiri kegiatan ke Jakarta. Kecuali itu penting dan wajib, misalnya diundang menteri dan dipanggil KPK itu harus,” sambungnya.(mng)
(Laporan SARIDAL MAIJAR, Pekanbaru)
