.jpg)
Akademisi dari Universitas Riau, Khairul Amri menilai, usia 63 tahun bagi Riau ini merupakan usia yang sangat matang. Sudah banyak dinamika, pelajaran dan hikmah yang mestinya diambil. Namun hingga kini permasalahan kesejahteraan rakyat menjadi PR besar bagi Riau ke depan.
“Selama ini masyatakat Riau merasa punya negeri kaya, tapi justru kemiskinan masih tinggi, terutama masyarakat yang berada di pinggiran atau masyatakat pedalaman. Pemrov harus bisa mengentaskan masalah kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Khairul Amri, kepada Riau Pos, Kamis (6/8).
Menurut Pengamat Kebijakan Publik ini, Gubernur Riau Syamsuar sebagai pemimpin negeri harus mampu menunjukkan kemauan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang termarginalkan, yang hampir tak diperhatikan ini. “Mereka adalah masyarakat kecil, masyarakat pedalaman yang terpinggirkan. Pemprov mesti punya perhatian untuk kesejahteraan,” ungkapnya.
Menurut dia, ini merupakan pekerjaan berat. “Tak harus kaya, tapi dia mampu untuk memberi makan anak dan istri serta menyekolahkan. Saya rasa lepas tanggung jawab pemerintah, kalau misal tak mampu menyekolahkan anaknya, ke depan ini akan jadi masalah baru lagi,” ujarnya.
Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab adalah pemerintan provinsi, maka itu dia mendorong pemerintan provinsi agar terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah karena mereka yang punya wilayah. “Setiap program, progres apapun itu mesti dikoordinasikan,” tuturnya.
Selain setumpuk masalah kesejahteraan, pembangunan SDM dan infrastruktur juga mesti sejalan. Menurut Khairul, pemerintan provinsi harus mampu memformulasikan strategi yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sehingga publik bisa tahu dan mau dibawa ke mana arah pembangunan Riau ini. “Yang jelas semua harus ada time line-nya, pada tahun ini bangun ini, begini begitu, harus ada target,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, Riau adalah negeri berbudaya Melayu, masyarakat aslinya adalah Melayu. Jadi mestinya semua pembangunan harus berlandaskan nilai dan budaya Melayu, juga SDM Riau harus ada muatan Melayu. Ini tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menjaga marwah budaya dan membangun identitas daerah.
“Pembangunan berasaskan Melayu tidak hanya fisik tapi SDM juga. Setiap daerah punya identitas. Yang membangun identitas adalah decision maker yaitu pemerintah. Kita ingin Riau menjadi pusat peradaban Melayu,” kata Khairul.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan dan Anak di Riau, Ahmad Arifin juga menilai permasalahan ini kompleks terjadi, utamanya di masa pandemi Covid-19 yang sedang dialami masyarakat Riau dan Indonesia umumnya. “Anak dan pendidikan itu kesatuan yang tidak terpisah sebab anak-anak membutuhkan pendidikan agar masa depannya baik. Adapun pendidikan itu sendiri dimulai sejak anak-anak,” kata Arifin, kepada Riau Pos, Jumat (7/8).
Pengamat dari Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Bengkalis ini menilai, masa pandemi dan dalam konteks pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah masih ditemukan banyak anak-anak di Riau yang kesulitan belajar dan membutuhkan perhatian pemerintah. Khususnya mereka yang berada di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan Ibu Kota.
“Dalam konteks ini, pemerintan provinsi mesti turun tangan membantu persoalan biaya dan jaringan online. Tidak hanya untuk tingkat SMA, tapi juga untuk tingkat di bawahnya bekerja sama dengan pemerintan kota ataupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Menurut Arifin, itu sebabnya semua perlu memperhatikan persoalan ini secara serius, terutama di masa pandemi ini, di mana segala sesuatunya menjadi lebih berat dan memerlukan biaya lebih besar. “Pendidikan anak-anak yang baik memerlukan keikutsertaan orang tua. Namun di zaman pandemi ini justru semakin intens lagi. Padahal di saat yang sama setiap keluarga juga memerlukan tambahan biaya agar tidak jatuh miskin,” sebutnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh Syamsuar harus serius dalam mengatasi masalah dan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan waktu yang tak singkat ini. Ini karena memang tantangan yang dihadapi tidak stagnan, justru lebih dinamis.
“Apalagi soal Covid-19 ini, tentu mempengaruhi. Namun jangan jadikan hambatan, tapi jadikan ini sebuah tantangan untuk memicu kita lebih baik lagi, terutama di hari jadi ke-63 tahun ini,” tuturnya.
Daerah Perlu Dukungan Pembangunan Infrastruktur
Sementara itu salah satu kabupaten di Riau, Rokan Hulu (Rohul) memiliki harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dapat meningkatkan sinergisitas pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Riau. Karena itu, diharapkannya Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Syamsuar dan Edy Natar Nasution, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk dapat memberikan perhatian yang besar kepada Kabupaten Rohul.
Bupati Rohul H Sukiman berharap mengucurnya APBD Riau ke Rohul, khususnya dalam menuntaskan permasalahan infrastruktur dasar masyarakat seperti kerusakan jalan, jembatan dan pengembangan bidang pariwisata di Rohul. Sebab, lanjutnya, untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi tanggung jawab Provinsi Riau. Apalagi, kemampuan keuangan daerah terbatas dan tidak memiliki kewenangan untuk memperbaikinya.
‘’Kabupaten Rohul bagian dari Provinsi Riau sangat memerlukan perhatian terutama dalam peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan pengembangan potensi wisata yang menjadi fokus pemerintah daerah. Kami akui keterbatasan kemampuan APBD Rohul. Perlu kucuran dana APBD Riau yang cukup besar untuk menuntaskan persoalan yang masih menjadi prioritas kami ke depan,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman menjawab Riau Pos.
Diakuinya, di usia ke-63 tahun, perkembangan pembangunan di Provinsi Riau telah banyak perubahan dan kemajuan yang dilaksanakan dan itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Rokan Hulu. ‘’Saya atas nama Pemkab Rohul mengucapkan selamat HUT ke-63 Provinsi Riau. Semoga Provinsi Riau semakin maju dan dapat merealisasikan visi dan misi sehingga program pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten/kota di Riau,’’ sebutnya.
Ditegaskannya, Pemkab Rohul telah membulatkan tekat dan komitmen dalam mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Ini dibuktikan dengan gencarnya melaksanakan pembangunan di daerah dan mengejar ketertinggalan baik sarana maupun prasarana infrastruktur, peningkatan SDM dan bertekad memberantas kemiskinan di Riau.
‘’Rohul sangat perlu dana untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini dimimpikan masyarakat. Perlu perhatian dan kontribusi Pemprov Riau setiap tahunnya untuk memajukan pembangunan di Rokan Hulu, baik dalam bentuk program pembangunan maupun bantuan keuangan,’’ katanya.
Tentunya, ke depan kucuran dana APBD Riau untuk Rokan Hulu semakin ditingkatkan oleh Pemprov Riau dalam memajukan Kabupaten Rohul yang lebih baik lagi sehingga berbagai program yang dikucurkan oleh provinsi dapat mensejahterakan masyarakat Rohul.(sol/nda/p/epp/egp)
