.jpg)
Lebih lanjut dikatakannya, di tengah perkembangan yang sangat pesat tersebut, belum diimbangi dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat adat atau masyarakat tempatan. Menurutnya, hal tersebut yang perlu didorong agar masyarakat adat ini bisa lebih terperhatikan. “Kalau kita hitung dari sisi aset, masih banyak aset Riau ini ada di tangan orang lain, dalam artian orang di luar Riau atau masih dinikmati segelintir orang,” sebutnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan hal tersebut agar masyarakat tempatan ini betul-betul bisa menikmati apa yang memang seharusnya mereka dapatkan dari tanah kelahirannya. Polanya dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemilik modal.
“Jadi masyarakat adat yang memiliki lahannya, kemudian pihak lain seperti perusahaan yang menyediakan pendanaan dan skill-nya seperti menggunakan konsep kerja sama, tapi masyarakat adat tetap dilibatkan,” harapnya.
Dari sisi lainnya, saat ini pemerintah juga sedang berjuang dalam hal pengelolaan Blok Rokan agar daerah dilibatkan sebanyak mungkin. LAM Riau mendorong ada 35 persen yang akan dikerjasamakan oleh Pertamina dengan pihak ketiga. “Pihak ketiga itu, kalau dapat BUMD yang ada di Riau ini. Untuk itu kita perlu kompak dan satu suara untuk memperjuangkan ini,” ajaknya.
Pengelolaan SDA dan SDM Masih Jadi Catatan
Di usia 63 tahun, Provinsi Riau memiliki arti penting bagi Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar. Di mana, setelah lebih dari setengah abad ada banyak kemajuan dan perkembangan daerah. Utamanya pembangunan infrastruktur yang meningkat pesat.
Meski begitu, hingga kini masih ada sejumlah catatan yang harusnya menjadi pekerjaan rumah penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Bumi Lancang Kuning yakni pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
“Memang banyak kemajuan infrastruktur. Pembangunan terus meningkat. Tapi dalam hal menerapkan sumber daya alam yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia, kita masih jauh tertinggal,” ucap Asri Auzar mengawali tanggapannya.
Ia mencontohkan, saat ini ada ratusan bahkan ribuan perusahaan yang beroperasi mengeruk hasil SDA Riau. Namun hanya segelintir yang memiliki kantor di Riau. Kebanyakan dari perusahaan raksasa tersebut memilih berkantor di Jakarta. Sehingga pajak yang dibayarkan tidak mengalir ke Riau.
Belum lagi kewajiban perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) yang dilihat dia tidak pernah menunaikan kewajiban yang menguntungkan masyarakat dan daerah. Begitu juga dengan pengelolaan SDM. Di mana dari jumlah perusahaan ribuan tersebut, masih banyak anak jati Riau yang menganggur. Padahal undang-undang telah mengamanatkan rekrutmen tenaga kerja harus mengutamakan putera daerah.
“Coba hitung berapa banyak anak jati Riau yang menganggur? Bahkan lebih banyak yang terpaksa harus cari kerja ke daerah lain? Ini amanah undang-undang loh! Kenapa kita tidak bisa?” tanya Asri.
Menurut dia, catatan tersebut seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan di Riau. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pemimpin yang ada di Negeri Melayu ini untuk saling bersinergi demi tujuan yang mulia sehingga apa yang terjadi hari ini bisa dinikmati oleh generasi penerus belasan bahkan puluhan tahun mendatang.
“Tidak perlu saling menyalahkan. Ayo bergandengan tangan. Seluruh pemangku kebijakan harus bersinergi untuk menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan,” ajaknya.
PR Masih Menumpuk
Di hari jadi yang Ke-63 tahun, Riau masih punya segudang tantangan yang harus dihadapi untuk menuju Riau lebih baik. Usia tersebut merupakan perjalanan panjang yang sudah ditempuh, mestinya segala sektor sudah tertata rapi. Namun sejauh ini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) bagi Riau ke depan, salah satunya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah.
