JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera ditargetkan bisa selesai seluruhnya pada 2024. Namun, pembangunannya saat ini masih terkendala faktor pendanaan. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan pendanaan pembangunan Tol Trans Sumatera bisa berjalan sesuai jadwal.
Proyek tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin (7/7). Bersamaan dengan itu, dibahas pula proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat. Tol sepanjang 60,84 km itu terbagi dalam 6 seksi dan ditargetkan beroperasi penuh pada September 2021.
Presiden menjelaskan, Proyek Tol Trans Sumatera perlu segera dibereskan demi memulihkan perekonomian di pulau itu. Karena tol tersebut akan memicu efisiensi, mengurangi waktu tempuh, dan diyakini bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap produk domestik bruto. Tol itu juga akan mendorong pemerataan ekonomi di Sumatera.
Karena itu, dia meminta agar kelayakan finansial proyek tersebut dikalkulasi sedetail mungkin. Termasuk opsi-opsi tambahan ekuitas untuk melanjutkan proyek tersebut. "Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif," ujar Jokowi. Tujuannya, untuk mengurangi beban ekuitas dari penanaman modal negara dan agar tidak bergantung dari APBN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, Jalan Tol Sumatera memiliki total panjang 2.878 km. Jalur utama atau backbone sepanjang 1.974 km akan membentang dari Bakauheni sampai Banda Aceh. Sisanya, 904 km merupakan percabangan menuju beberapa kabupaten/kota. Seperti Bengkulu, Padang, Dumai, hingga Kualanamu dan Belawan (lihat grafis). "Sekarang sudah terbangun untuk tol Sumatera 393 kilometer, itu yang sudah tersambung," terangnya.
Untuk mencapai target penyelesaian di 2024, kendala utama saat ini ada pada pendanaan. Dari kebutuhan anggaran Rp500 triliun, yang sudah siap baru Rp113 triliun. Baik dari bank, pemerintah, dan penanaman modal negara ke PT Hutama Karya selaku pengembang proyek tol tersebut. "Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," lanjut Basuki.
Untuk memenuhinya, sudah ada pembicaraan antara menteri BUMN, Menko MAritim dan Investasi, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Ada sejumlah opsi yang dibahas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Misalnya, apakah perlu dikeluarkan bonds (surat utang) jangka panjang dengan jaminan pemerintah.
Bila pendanaannya bisa beres, Basuki yakin pengerjaan tol tersebut nantinya akan lebih lancar. Karena problem utamanya saat ini memang pada pendanaan yang masih kurang banyak. "Di Tol Sumatera tidak ada kendala lahan, hanya pendanaan," tambahnya.(byu/jpg)
