(RIAUPOS.CO) - Globalisasi digagas dengan tujuan mulia, yaitu bagaimana mendistribusikan kekayaan negara-negara maju ke negara-negara terbelakang ekonominya. Bagaimana negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah bisa didistribusikan ke negara-negara yang miskin sumber daya alamnya, agar kesejahteraan seluruh penduduk bumi bisa merata.
Namun tujuan mulia ini hanya tercetak di wilayah konsep, dan menjadi brutal tidak terkendali di wilayah operasional di lapangan. Konsep globalisasi yang dimotori semangat pasar pada akhirnya tunduk pada hukum pasar itu sendiri yang selalu berpihak pada pemilik modal. Artinya dalam era globalisasi ini hanya negara pemilik modal yang menjadi pemenang dalam persaingan bebas pasar.
Salah satu efek dari globalisasi yang kemudian menjadi liar dan susah dikendalikan adalah kebijakan setiap negara memperbolehkan tenaga kerja lintas negara. Artinya tenaga kerja dari negara lain bisa masuk bekerja ke dalam suatu negara.
Karena itu, fenomena serbuan tenaga kerja asing (TKA) dalam era globalisasi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, itu salah satu tuntutan globalisasi yang mencoba mendesain bumi sebagai pasar tempat lalu lalangnya orang-orang, tanpa melihat lagi status kewarganegaraanya dalam menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
Lalu bagaimana dengan TKA di Indonesia? Pertanyaan ini menarik dan penting dikedepankan. Menarik, karena akhir-akhir ini setelah rakyat menyoroti semakin banyaknya TKA menyerbu Indonesia, pihak pemerintah setingkat menteri memberikan alasan yang terkadang susah diterima logika sederhana rakyat. Dikatakan penting, oleh karena kalau terjadi pembiaran serbuan TKA di Indonesia, itu laksana menaruh bom berdaya ledak tinggi di jantung kehidupan berbangsa dan bernegara.
Itulah sebabnya dalam menjawab kecemasan rakyat perihal semakin banyaknya TKA masuk ke Indonesia, pemerintah harus menghindari pernyataan yang bisa membuat rakyat semakin apatis melihat negaranya. Memang sebagai negara demokrasi dijamin kebebasan berpikir dan berpendapat dalam mengadu argumentasi. Namun ada satu hal yang bisa membuat perdebatan di ruang publik tidak berkualitas ketika memakai Logical Fallacy atau kesalahan dalam berpikir, dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Menurut beberapa pemerhati bangsa logical fallacy inilah yang dipakai pemerintah dalam menjawab kerisauan rakyat perihal semakin banyaknya TKA yang menyerbu masuk Indonesia. Tengoklah pernyataan Menteri Ketanagakerjaan yang mengatakan, faktanya, TKI kita yang serbu negara lain. Suatu alasan yang susah diterima logika sederhana rakyat.
Logical fallacy Menaker ini kemudian di jawab Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan mengatakan Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di luar negeri, negara lain tidak protes. ‘’ Kok, kita protes membanjirnya TKA ke sini. Negara lain tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Sementara kita protes karena tidak perlu TKA, karena di Indonesia masih banyak orang miskin dan pengangguran yang perlu pekerjaan, buat apa TKA yang diprioritaskan,” ujarnya.
