PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau telah menerima laporan bahwa sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di empat kabupaten/kota yakni di Kabupaten Bengkalis, Siak, Kota Pekanbaru, dan Dumai. Luas karhutla yang terjadi mencapai 6,78 hektare (ha).''Laporan yang kami terima untuk di Kota Dumai luas karhutla yang sudah terjadi sekitar 1 hektare, Kota Pekanbaru seluas 4,5 hektare, Kabupaten Bengkalis seluas 1,18 hektare, dan Kabupaten Siak seluas 0,1 hektare. Total 6,78 hektare,'' papar Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, Ahad (5/2).
Sebagai bentuk antisipasi, Edy Afrizal mengatakan pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPBD kabupaten/kota. Karena menurut prediksi pihak BMKG Stasiun Pekanbaru, musim kemarau sudah akan melanda Riau pada Februari ini.
''Kami sudah melakukan rapat dengan pihak BPBD kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya lebih cepat. Pasalnya berdasarkan prediksi BMKG, Februari sudah mulai masuk musim kemarau,'' katanya.
Dari hasil rapat tersebut, pihaknya juga meminta kepada BPBD kabupaten/kota untuk bisa menetapkan status siaga darurat karhutla lebih cepat jika sudah memenuhi unsurnya.
''Jika unsurnya sudah memenuhi, segera tetapkan status siaga darurat karhutla. Kalau sudah ada dua daerah yang menetapkan status siaga darurat karhutla, maka nanti di tingkat Provinsi Riau juga akan menetapkan status serupa,'' ujarnya.
Untuk diketahui, selama penetapan status siaga darurat karhutla di Riau tahun 2022, total luas lahan yang terbakar lebih kurang 1.245,97 hektare di 12 kabupaten/kota. Paling luas terbakar berada di Kabupaten Rokan Hulu yakni 336 hektare dan diikuti Rokan Hilir dengan luas 202,5 hektare.
''Sebaran lainnya terbakar seluas 150,89 hektare di Kampar, kemudian 154,40 hektare di Bengkalis dan 114,20 hektare di Pelalawan. Selanjutnya, seluas 85,50 hektare terbakar di Inhil, sebanyak 79,25 hektare terbakar di Inhu, dan seluas 52,45 hektare terbakar di Dumai,'' katanya.
Untuk di Kepulauan Meranti terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 32,35 hektare. Selanjutnya, di Siak terjadi karhutla seluas 18,56 hektare, di Pekanbaru 19,38 hektare, dan di Kuantan Singingi seluas 0,50 hektare.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pekanbaru Alan Kurnia memaparkan selama awal tahun 2023 kebakaran lahan di Kota Pekanbaru terjadi sebanyak 3 kali dengan total luas 4.5 hektare. Berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kota Pekanbaru, kebakaran terjadi pada 7 Januari di kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 1 hektare.
Selanjutnya pada 29 Januari di Jalan Mulya Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya seluas 1 hektare. Pada 30 Januari 2023 kebakaran lahan terjadi di Jalan Selaras Kota Pekanbaru seluas 2,5 hektare.
''Kami mendapatkan laporan dari masyarakat dan langsung datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan,''ucapnya. ''In sya Allah semua laporan dari masyakarat leat call center 08117651464 kami maksimalkan dan diakomodir,'' katanya.
Intensifkan Peran Babinsa Memasuki musim panas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0320 Dumai mengintensifkan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla.
''Seluruh Babinsa sudah kami minta untuk aktif dalam memberikan sosialisasi dan patroli sejumlah rawan akan kebakaran hutan dan lahan mengingat saat ini Kita Dumai sudah memasuki musim panas,'' ujar Damdin 0320 Dumai Letkol Arh Hermansyah Tarigan, Ahad (5/2).
Dikatakan Letkol Hermasyah, saat ini ada 3 Koramil untuk 7 kecamatan yang ada di Dumai. Namun pihaknya akan saling bekerja sama dengan tim lain misalnya jajaran Polsek, BPBD, Manggala Agni dan lainnya dalam memberikan pemahaman dan imbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan.
''Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk yang mempunyai lahan, kami harapkan jangan membuka lahan atau pun membersihkannya dengan cara dibakar,'' katanya. ‘’Jika ada masyarakat yang menemui lahan yang terbakar di daerahnya, harap segera laporkan. Hhal itu untuk mencegah agar kebakaran tersebut tidak meluas,’’ ujarnya.
Perlu diketahui ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi kepada siapapun yang melakukan tindakan pembakaran hutan dan membakar lahan mereka saat membuka lahan. ''Kami ingatkan sekali lagi kepada masyarakat, ancaman penjara dan pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan tidaklah main-main. Mari kita selamatkan diri kita sendiri dengan tidak melakukan hal tersebut,'' tuturnya.
Ahad (5/2), Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima audiensi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Rumah Dinas Gubernur Riau. Audiensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan daerah terkait musim hujan yang saat ini masih terjadi dan diperkirakan tidak begitu lama juga akan terjadi musim kemarau.
''Kami menerima kunjungan kerja dari Kepala BMKG Pusat. Beliau ini menyampaikan perkiraan cuaca tahun 2023. Tentunya dengan adanya pertemuan tersebut, kami lebih meningkatkan kewaspadaan di daerah. Saat ini musim hujan yang tentunya bisa terjadi banjir dan ke depannya juga akan ada musim kering,'' katanya.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, tahun 2023 ini diprediksi akan terjadi kemarau kering, sedangkan pada tahun sebelumnya 2020-2022 adalah kemarau basah, maka dari itu perlu kesiagaan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. ''Diperkirakan Februari pekan keempat kemarau yang pertama. Kemudian Maret, April hujan lagi. Kemudian Mei mengering, Juni sampai September itu kemarau kering,'' terangnya.
Ia juga berharap perkiraan-perkiraan yang disampaikan kepada Gubernur Syamsuar tidak terjadi. Untuk itu perlu kewaspadaan daerah agar bisa mengendalikan karhutla supaya tidak terjadi seperti tahun 2018 atau 2019 lalu. ''Perkiraan terkadang tepat, namun kita berdoa supaya jangan terjadi,'' tuturnya.
TNI AL Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem BMKG telah memprediksi potensi cuaca ekstrem sepanjang Februari tahun ini. Untuk itu, TNI AL mengimbau seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Utamanya bagi masyarakat yang sehari-hari melaksanakan aktivitas pelayaran di perairan Indonesia.
Tentu saja Angkatan Laut (AL) tidak sembarangan mengeluarkan imbauan tersebut. Beberapa hari belakangan, para prajurit TNI AL turut serta dalam operasi penyelamatan korban kecelakaan perairan. Terbaru, mereka menyelamatkan nelayan yang terombang-ambing selama lima hari. Nelayan itu terbawa arus hingga terdampar.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa nelayan asal Banten tersebut terdampar di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Persisnya pantai yang berada di Kecamatan Cikalong. Dia terbawa arus lebih dari 142 nautical mile setelah kehabisan bahan bakar dan tali jangkar kapalnya putus.
Selain kecelakaan perairan tersebut, Angkatan Laut mencatat beberapa kecelakaan lain yang belum lama terjadi. ''Kecelakaan Kapal Samiasih di Muara Angke, kecelakaan KM Nuraini Jaya 01 saat akan menuju Batam dan berhasil diselamatkan KRI Bubara-886,'' ungkap Julius, Sabtu (4/2). Berdasar informasi dari BMKG, potensi cuaca ekstrem dengan hujan disertai kilat dan angin kencang akan terjadi di 31 daerah.
Bila terjadi, potensi tersebut tidak hanya dapat membahayakan aktivitas pelayaran melainkan juga bisa berdampak terjadinya bencana alam. Karena itu juga Angkatan Laut mengeluarkan imbauan. ''TNI AL terus menggencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara masif,'' ungkap Julius.
Tujuannya agar masyarakat paham dan peduli akan potensi cuaca ekstrem yang sudah diprediksi oleh BMKG. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa lebih waspada dan hati-hati. Secara khusus, TNI AL menyampaikan imbauan dan sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. ''Di sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi dan angin kencang,'' kata Julis. ''Agar selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang tinggi di beberapa wilayah Perairan Indonesia,'' tambah perwira tinggi bintang satu TNI AL tersebut.
Tidak hanya mengeluarkan imbauan, melakukan sosialisasi, dan edukasi masyarakat, TNI AL juga menyiagakan prajurit dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mengantisipasi kecelakaan perairan atau terjadinya bencana alam. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan hal itu. ''Hitungan jam TNI AL harus hadir saat masyarakat memerlukan pertolongan,'' tegas dia.(sol/ayi/mx12/syn/jpg)
