PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - APBD Riau 2019 yang telah disahkan, dinilai tidak mengakomodir program prioritas gubernur terpilih yang telah diusulkan. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, membantahnya.
Menurut dia, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sudah mengajukan usulan itu ke DPRD.
“Tugas kita adalah membahas dan mengusulkan ke Banggar secara resmi. Termasuk usulan tim transisi ada semuanya lengkap,” kata Ahmad Hijazi, Selasa (4/12) siang.
Dia menjelaskan, karena saat itu KUA-PPAS dan RKPD sudah diantar ke DPRD, namun kalau sebelum itu ada kesempatan Pemprov Riau masukan langsung (usulan tim transisi) dalam KAU-PPAS dan RKPD.
“Hanya saja, masalahnya waktu itu KUA-PPAS dan RKPD sudah diantar ke DPRD baru penetapan Pilgub dan Gubernur Riau terpilih,” sebut Ahmad Hijazi.
Meski begitu, kata dia, pihaknya tetap membahas usulan tim transisi dengan mengundang Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Dalam Negeri (Kemendagri) bersama DPRD Riau.
“Saat itu Dirjen Keuangan Daerah mempersilakan mengakomodir usulan tim transisi, dan itu juga sudah ada penegasan Mendagri mempersilakan itu,” ujarnya.
Setelah diperbolehkan sesuai aturan, sebut Ahmad Hijazi, pihaknya mempersiapkan semuanya untuk mengakomodasi usulan tim transisi. Bahkan, usulan yang diajukan tim transisi tersebut, disepakati oleh semua pihak dalam surat resmi.
“Kalau perlu kita bongkar semua faktanya. Ada semua di dokumen ini, kita serahkan lengkap ke dewan. Lengkap, ada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan usulan tim transisi. Satu dokumen lengkap,” tegasnya sambil memperlihatkan dokumen.
Disinggung bagaimana dengan tuduhan tim transisi yang mengatakan Pemprov Riau dan DPRD Riau tak akomodir usulan visi misi Gubernur Riau terpilih, dia tak mau lagi komentar banyak.
“Pokoknya kalau dari kita sudah diteruskan ke dewan. Selebihnya saya no comment lah. Yang penting tugas Pemprov Riau kita laksanakan dan kita kerja ikhlas. Hanya Allah yang tahu isi hati kita,” sebutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Transisi Saiman Pakpahan menyampaikan kekecewaaannya pada sikap DPRD Riau yang mengabaikan usulan program prioritas Gubernur Riau terpilih pada APBD 2019.
“Kami sudah empat kali melakukan pembahasan dengan tiga OPD yang membidangi pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur. Bahkan sudah ada kesepakatan tertulis mengenai dimasukkannya program prioritas gubernur terpilih pada APBD Riau 2019. Namun, setelah disahkan hasilnya justru berbeda,” ujar dia.
Tiga program prioritas gubernur terpilih yang dimaksud, kata Saiman, adalah pendidikan murah berkualitas, pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta peningkatan infrastruktur. Ketiga progran tersebut merupakan implementasi visi dan misi Syamsuar-Edy Nasution saat kampanye.(dal)
