JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti akan kemunculan varian baru Covid-19 yang dinamakan varian E484K. Varian ini merupakan hasil mutasi dari varian B117. Wiku menjelaskan mutasi E484K terjadi pada protein spike virus. Mutasi serupa juga ditemukan pada varian Afrika Selatan dan Brazil.
Berdasarkan hasil penelitian, kata Wiku, varian ini memiliki kemampuan penularan lebih cepat. "Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sebagai upaya mencegah penularan," katanya.
Wiku mengatakan, pemerintah juga terus meningkatkan surveilans whole genome sequencing (WGS) untuk memetakan varian Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Di waktu bersamaan juga sambil mempertahankan proses skrining pada saat warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia.
Di samping itu, pemerintah terus memastikan ketersediaan reagen demi tercapainya angka testing sesuai standar dunia. Dalam memaksimalkan ketersediaannya, pemerintah berusaha menggunakan reagen baik hasil produksi dalam negeri dan dari produksi luar negeri.
Dari data per Maret 2021, stok reagen yang terdata di Satgas Penanganan Covid-19 yaitu melebihi 800 ribu. Jumlah yang terdata di Satgas ini di luar pendataan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan yang tersebar di berbagai daerah.
"Pemerintah terus memastikan ketersediaan stok terpenuhi. Serta distribusi reagennya yang merata, demi tercapainya angka testing Covid-19 yang sesuai standar dunia dan tepat sasaran," pungkasnya.
Pada bagian lain, isu vaksin Covid-19 tengah menjadi perhatian dunia. Pasalnya, sejumlah negara-negara produsen vaksin tengah melakukan pembatasan dan larangan ekspor. Alasannya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, beberapa negara sedang hadapi lonjakan kasus.
Kondisi ini pun langsung menjadi perhatian Indonesia. Dalam pertemuannya State Councilor Cina Wang Yi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun turut menyinggung kondisi tersebut. Dia menegaskan, sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, ia memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyerukan kerja sama antar negara. Sebab, dengan pembatasan dan larangan ini akan sangat berpengaruh pada laju rantai pasok penyediaan vaksin dunia, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral.
"Jika pembatasan dan pelarangan ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan semakin lama dunia dapat lepas dari pandemi secara bersama," ujar Retno yang tengah berada di WuYi, Provinsi Fujian, Cina, kemarin (2/4). Hal ini tentu akan membuat pemulihan ekonomi juga semakin lama dilakukan secara bersama.
Karenanya, dalam pertemuan tete-a-tete (empat mata) dengan Wang Yi, Retno kembali membahas mengenai upaya penguatan kerja sama vaksin. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, kata dia, Indonesia berharap pemerintah Cina akan terus memberikan dukungan agar pengiriman vaksin yang telah menjadi komitmen (binding commitment) dapat dilakukan sesuai jadwal yang ada.
"Isu penguatan kerja sama vaksin ini juga kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok," ungkapnya.
Sementara, untuk jangka panjang, kedua menlu membahas rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai hub vaksin di Asia Tenggara. Meski baru tahap awal, Indonesia mengusulkan kerjasama penguatan riset pengembangan vaksin, pengembangan industri bahan baku, dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional.
"Semua ide ini akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi secara prinsip RRT memberikan dukungan terhadap inisiatif ini," papar Retno.
Selain dengan Cina, isu vaksin ini juga dibahas oleh Retno bersama Menlu Rusia Sergei Lavrov dua hari lalu. Keduanya membahas mengenai rencana kerja sama vaksin antar kedua negara. Pada working level, Retno mengaku, pembicaraan telah cukup lama dilakukan dengan Rusia.
"Dukungan politik Rusia juga telah diberikan bagi pengembangan kerja sama vaksin dengan Indonesia," pungkasnya.
Pada bian lain Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar segera membentuk Satgas Karantina khusus untuk menangani kedatangan warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) yang data ke ke Indonesia melalui Bali.
Sebelumnya, Doni juga berpesan hal serupa pada Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi kedatangan warga dari luar negeri. Doni menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemprov Bali di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Bali, Kamis (1/4).
Doni berharap pembentukan Satgas Karantina tersebut nantinya melibatkan seluruh komponen dari lintas Kementerian/Lembaga dibantu unsur TNI/Polri, sehingga penyelenggaraannya dapat dilakukan secara terstruktur dan mandiri.
"Diharapkan Satgas Karantina ini bisa mandiri dan seluruh unsur baik itu kementerian/lembaga ini berada pada satu komando, sehingga seluruh kedatangan WNA dan WNI di Bali itu betul-betul melalui prosedur kekarantinaan kesehatan sesuai ketentuan," kata Doni melalui pernyataan resmi kemarin (2/4).
