Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan diundurnya kegiatan ini. Pertama kata Husni Tamrin, terkait tidak dikeluarkannya izin keramaian oleh pihak kepolisian. Pengajuan izin keramaian itu, sudah diserahkan ke kepolisian sejak 20 Agustus lalu.
“Surat pemberitahuan atau izin keramaian masuk pada 20 Agustus 2018. Sampai hari ini, Jumat (24/8), pemberitahuan atau izin keramaian deklarasi #2019GantiPresiden di Riau, belum direkomendasikan oleh Polresta dan Polda Riau,” sebutnya.
Alasan kedua katanya, karena menyesuaikan jadwal para presidium pusat #2019GantiPresiden. Pada hari yang sama kata dia, jadwal presidium #2019GantiPresiden pusat, bentrok dengan jadwal di daerah lain.
“Jadwal dewan pimpinan pusat #2019GantiPresiden, di beberapa wilayah di Indonesia, yakni di Surabaya, Pontianak, Riau dan lain-lain, bersamaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar, pihaknya menundanya. “Tanggal 2 September itu, insyaallah. Disesuaikan dengan jadwal di pusat. Yang hadir kita belum tahu, nanti disesuaikan dengan presidium pusat,” ujarnya.
Dia juga menyebut, deklarasi #2019GantiPresiden itu, adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum. “Itu adalah hak bersuara, hak menyampaikan pendapat di depan umum, selagi tidak anarkis dan tidak provokatif,” ujarnya.
Namun, untuk deklarasi pada 2 September tersebut kata dia, tetap menunggu izin keramaian dari pihak kepolisian. Mereka tak mau aksi itu ilegal. “Kita tetap menjadi masyarakat yang tertib hukum,” sebutnya.
“Siapa yang akan datang, akan kami beri tahu. Nanti menyesuaikan dengan jadwal presidium pusat, karena jadwal mereka cukup padat di Indonesia,” sambungnya.
Diketahui, deklarasi ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya yakni organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila. Bahkan, Pemuda Pancasila Riau berjanji akan menutup akses bandara, agar para petinggi gerakan #2019GantiPresiden tak bisa hadir di deklarasi tersebut. Tak hanya itu, jika deklarasi itu tetap digelar, maka pihaknya akan membubarkan.
Sehubungan dengan adanya pro kontra itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, angkat bicara. MUI mengimbau, agar masyarakat tidak terprovokasi dengan polemik akan diadakannya deklarasi #2019GantiPresiden ini.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilihan Presiden 2019 sudah di ambang pintu, maka seluruh proses demokrasi menuju itu harus kita hargai dan kita hormati. Karena itulah risiko demokrasi,” kata Sekretaris MUI Riau Zulhusni Domo, Jumat siang.
Dia menyebut, dalam setiap pemilihan pemimpin, pasti ada yang mendukung ada yang tidak mendukung. Maka katanya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresidem itu, adalah upaya demokrasi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak mendukung petahana untuk jadi presiden lagi.
“Itu hak mereka. Dan kalau ada kegiatan deklarasi #2019TetapJokowi, juga harus dihormati,” sebutnya.
Oleh karena itu, dia mengajak para politisi, tokoh masyarakat, ormas dan parpol, untuk tetap damai dalam menyongsong pesta demokrasi di 2019.
“Tak perlu sampai menutup dan bermalam di bandara. Ini tidak sesuai dengan budaya Melayu. Cukup mengajak kelompoknya tidak perlu hadir. Begitupun yang mendukung acara deklarasi, mestinya mengemas acara dengan damai dan sejuk,” imbaunya.(dal)
