“Tema besarnya, kita harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, mendapatkan APBN sebanyak-banyaknya. Karena melaksanakan program itu sudah jadi persoalan masa lalu,” ungkap Sekda.
Disinggung mengenai dana bagi hasil yang menjadi penyebab merosotnya anggaran daerah, di mana sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antara Sekda se-Riau dengan beberapa kementerian. Menurut Sekda, hal ini kembali akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, karena pihak Kementerian Keuangan misalnya sudah menyiapkan skenario rekonsiliasi bagi Provinsi Riau terkait perhitungan DBH.
“Setelah pertemuan-pertemuan dengan Sekda se-Riau, kita dijanjikan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI akan ada rekonsiliasi khusus, Insya Allah akan duduk kembali mengenai ini, sehingga terang benderang persoalan DBH Riau, khususnya sektor migas. Namun, pendapatan lain harus terus ditingkatkan, mulai sekarang harus,” bebernya.
Bersama pemkab/pemko se-Riau, sambung Ahmad Hijazi, memang merebut pendapatan lebih dan dana APBN harus diperjuangkan. Karenanya, ia mengajak semua pihak mengejar potensi pendapatan di daerah masing-masing. Seperti Pemprov Riau yang meneken kerja sama dengan SKK Migas setelah ditekannya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis pertalite setelah turun dari 10 persen jadi 5 persen.
“Jadi semua potensi harus dikejar, bagaimana agenda kita meningkatkan pendapatan daerah dan merebut dana APBN, itu memang harus dilakukan,” pungkasnya.(mng)
