PEKANBARU (RIAUPOS.CO)--------Pemprov Riau terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 mencapai hampir Rp2 triliun. Tak bisa dipungkiri, dilema defisit anggaran ini dihadapi bukan saja Pemprov Riau, namun seluruh pemkab/pemko se-Riau. Salah satu solusi adalah dengan mengejar pendapatan sebanyak mungkin dan merebut dana pusat bersumber APBN dalam menjaga stabilitas belanja pemerintah.
Persoalan rendahnya pendapatan dan tingginya serapan anggaran dan kegiatan fisik Pemprov Riau dalam dua tahun terakhir, terjadi menjadi masalah di kemudian hari. Sebelumnya, serapan pemerintah yang berada pada angka kisaran 60 persen juga mendapat kritik pedas masyarakat, seolah Pemprov tak mampu membelanjakan uang. Namun ketika serapan sudah diatas 80 persen sejak 2016 lalu, justru dihadapkan pada persoalan baru.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau yang juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H Ahmad Hijazi menyadari rasionalisasi anggaran bukan saja harus dilakukan Pemprov Riau. Namun, hampir seluruh kabupaten/kota yang diakibatkan merosotnya pendapatan dan transfer dana bagi hasil pusat yang belum optimal.
