Kuat dugaan, kedatangan mereka terkait proses klarifikasi yang dilakukan Pidsus Kejari Pekanbaru. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, beberapa waktu lalu.

 “Iya, ada drainase Soekarno Hatta,” singkat Dadang.

Dari penelusuran di website www.lpse.riau.go.id, proyek itu memiliki kode 6873039, dengan nama paket Pembangunan Drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, paket A simpang Jalan Riau-simpang SKA.

 Pengerjaan proyek bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran (TA) 2016, dengan nilai pagu paket Rp14.314.000.000. Proyek itu dimenangkan PT Sabarjaya Karyatama dengan nilai penawaran Rp11.450.609.000, menyisihkan 193 perusahaan lainnya.

Untuk diketahui, proyek drainase itu sempat menjadi sorotan Komisi D, saat ini Komisi IV DPRD Riau saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (23/1) lalu.

Selain proyek itu, anggota DPRD juga meninjau sejumlah proyek lain di Kota Pekanbaru yang dikerjakan Dinas PUPR Riau, seperti proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tunjuk Ajar Integritas Provinsi Riau di Jalan Ahmad Yani.

Selanjutnya, proyek renovasi pembangunan Masjid Raya Pekanbaru di Jalan Senapelan, serta pembangunan Gedung Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Riau, di Jalan Sumatera.

Saat itu, komisi yang membidangi infrastruktur kecewa dengan sejumlah proyek itu. Pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan. Akibatnya, hasilnya tampak amburadul dan tidak sesuai dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah.

 Terkhusus proyek drainase, anggota DPRD meminta pihak kontraktor melakukan perbaikan terhadap proyek-proyek tersebut.

 “Itu kan masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor,” sebut Erizal Muluk yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Riau saat itu.

“Itu juga juga terjadi karena lemahnya pengawasan pihak konsultan proyek, sehingga pekerjaan proyek masih amburadul,” sambungnya.(mng)