Soal ini, Manajer Pabrik PT FMJ Manik tegas membantah. Menurutnya, CPO mereka jual kepada PT Sinas Mas Agro Resources and Teknology (SMART) Group Sinar Mas yang memiliki standar dan kualifikasi tinggi. Sehingga tidak mungkin mereka berani menjual buah dari kawasan terlarang.

“Yang menampung CPO kami SMART, mereka ketat Pak. Kami tidak mungkin berani seperti itu. Mereka melakukan pengecekan ketat,” ujarnya.

Terkait PKS yang tidak punya kebun ini Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Ferry HC mengatakan pihaknya tidak memiliki data tentang itu.

“Untuk PKS yang tidak terdaftar (tak berizin, red) tidak ada dalam data kami. Kalau disebutkan 75, jangan diadu data yang dimiliki Pansus dengan data kami,” kata Ferry HC menjawab Riau Pos, Selasa (18/7).

Memang, terkait data jumlah PKS dan luasan lahan perkebunan di Riau, Disbun Riau tidak serta merta memberikan begitu saja. Mereka sangat berhati-hati dan tidak ingin disalahkan. Ini terlihat dari upaya Riau Pos mendapatkan data tersebut. Sepekan terakhir diminta, Kadisbun belum merespon pesan singkat yang dikirimkan kendatipun pesan itu sudah dibaca. Saat bisa dihubungi Selasa (18/7), Ferry HC menyarankan menemui Kasi Pembinaan Perkebunan Undang DR.

“Tapi yang jelas, kalau PKS tak memiliki kebun, mereka (perusahaan, red) diminta bermitra dan harus sesuai pasokan,” ujar Ferry HC.

Sementara Undang DR yang ditemui di ruangannya awalnya juga enggan memberikan data dan melemparkan kepada atasannya. Setelah didesak, dia baru memberikan statement. Menurutnya, terkait PKS yang tidak memiliki lahan perkebunan di Riau itu sangat mungkin, namun jumlahnya jauh di bawah temuan Tim Pansus. Disinggung temuan Tim Pansus di lapangan, menurutnya ada perubahan regulasi dan aturan dari Kementerian Pertanian.