Jika Fahri benar-benar diganti, lanjutnya, maka yang bisa jadi penyebab pergantian itu adalah kepentingan politik PKS sendiri.
"Kalau Fahri diganti bisa jadi memang ada deal-deal politik untuk menggantinya. Selain tawaran jabatan dan uang karena tidak ada partai politik bisa membiayai dirinya, juga bisa jadi karena tekanan kasus," ujarnya.
Dalam isu pergantian Fahri ini, yang dijadikan alasan bukan mengenai kiprah Fahri sendiri. Karena meski vokal, Fahri tidak pernah terseret kasus korupsi sehingga selama ini dirinya pun aman.
"Bisa jadi ada kasus hukum yang melibatkan elit PKS yang bisa dimanfaatkan lawan politik PKS untuk menjinakkan PKS. Saat ini menjinakkan PKS sama artinya dengan mengganti Fahri," tegasnya.
Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, sulit bagi PKS mendapatkan pendanaan partai karena tidak ada kadernya yang duduk dalam kabinet. Selama ini, lanjutnya, publik sudah tahu bahwa kader-kader partai yang duduk di pemerintahan adalah mesin pencari uang.
"Bisa jadi juga PKS tidak masuk pemerintahan, tapi dijanjikan pendanaan oleh orang-orang di pemerintahan. Lagipula Menteri ESDM Sudirman Said yang kerap dilawan oleh Fahri dikenal juga sebagai kader PKS," ungkapnya.
Budyatna yakin bahwa Fahri akan melawan keputusan DPP PKS jika akhirnya mengganti dirinya. Terlebih, jika DPP PKS tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal.
"Fahri ini dikenal berani. Zaman SBY dia teriakan kasus Century, sampai SBY gerah. Di era Jokowi kritiknya pun tajam dan seperti tidak kenal takut. Saya kira kalau dia dicopot begitu saja oleh PKS dari jabatannya, dia akan melawan. Presiden RI saja dia lawan, masak sama Presiden PKS dia takut," pungkasnya.(fas)
Sumber: JPNN
Editor: Hary B Koriun
