Selain itu, Wasisto mengatakan kasus intoleransi seperti pelarangan Natal yang pernah terjadi di Nagari Sikabau, Sumbar, dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Puan seolah menganggap masyarakat Minang tak mendukung Pancasila.
"Hal penguatnya adalah rendahnya toleransi beragama di Sumbar berdasarkan pada indeks skor kerukunan beragama versi Kemenag 2019 lalu," ujarnya.
Menurut Wasisto, Puan secara tidak langsung menegur dengan sindiran halus kepada masyarakat Sumbar untuk berbenah terutama dalam beberapa kasus intoleransi yang terjadi.
Polemik ini muncul ketika Puan mengatakan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9).
Namun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan lebih jauh tentang pernyataan Puan.
"Maksud Mbak Puan, agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan. Tidak hanya di Sumbar, tapi juga Jatim, Jakarta, dan seluruh wilayah NKRI, Pancasila harus dibumikan," ujar Hasto.
Juru Bicara PKS Handi Risza menganggap pernyataan Puan telah menyinggung perasaan masyarakat Sumbar.
Politikus asal Padang ini mendesak Puan meminta maaf kepada masyarakat Sumbar atas pernyataannya itu.
"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," ucap Handi dalam keterangannya.
Handi pun turut mempertanyakan ingatan Puan terhadap sosok Mohammad Natsir. Ia meminta Puan tidak melupakan jasa Mohammad Hatta dan Natsir sebagai bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan NKRI.
Sumber: JPNN/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
