JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Golkar bersikeras ambang batas pencalonan presiden presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional untuk membangun koalisi sejak awal pada saat pembentukan pemilihan presiden.
Alasan Golkar itu diungkap oleh Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Sadzily. Dia menyatakan, berkaca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, pemerintah tidak mendapat dukungan penuh di parlemen.
Pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan dari partai minoritas di legislatif. Sementara lawan SBY-JK saat Pilpres 2004 lalu, mendapat dukungan mayoritas. Demikian pula dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga merasakan hal yang sama.
Ace menilai, saat Golkar memilih tidak mendukung pemerintah, maka bisa dilihat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami gonjang-ganjing dalam dua tahun pertama.
"Karena koalisi tidak terbentuk dari awal. Saat pemerintahan SBY-JK juga mengalami hampir tiga bukan gonjang-ganjung karena waktu itu ada koalisi kerakyatan dan kebangsaan. Sementara pemerintahan SBY-JK dari parpol minoritas. Jadi, kami ingin bangunan presidialisme yang tercantum dalam konstitusi kai itu betul-betul terwujud dalam proses pemerintahan," katanya dalam diskusi dengan topik "Setelah DPR Memilih 20%" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/7/2017).
Ace menerangkan, apabila ambang batas presiden ditetapkan nol persen, bisa dibayangkan berapa banyak calon presiden yang akan muncul. Kata dia, pastinya Pilpres tidak akan berjalan satu putaran.
"Di situ aspek efisiensi menjadi kesejatian dalam keserantakan itu akan hilang," tuntasnya. (sam)
Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama
