SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Jelang pencabutan nomor urut, KPU Kepulauan Meranti minta bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Kepulauan Meranti patuh dengan peraturan mereka.
Seperti dibeberkan oleh Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid kepada Riau Pos, kemungkinan terhadap potensi penumpukan massa pendukung yang cukup besar seperti yang terjadi ketika pendaftaran lalu.
Diungkapkannya pencabutan nomor urut bapaslon akan berlangsung pada 24 September 2020 mendatang di Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini, Kecamatan Tebingtinggi.
"Pada saat pencabutan nomor urut ini, cukup berpotensi penumpukan masa dari masing-masing bakal calon. Mengingat di masa pandemi Covid-19 ini kami tidak ingin di permasalahkan oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya, Ahad (20/9) siang.
Dengan demikian untuk pelaksanaan pencabutan nomor urut pihaknya berharap dari Polres Meranti dapat bekerja sama dengan mereka.
Pasalnya dalam aturan tersebut pendamping bapaslon dibatasi. Selan sepasang bapaslon mereka hanya memperbolehkan liaison officer (LO) perwakilan parpol dan perwakilan tim sukses atau pemenangan.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto SIK menegaskan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pihaknya sudah siapkan semua di saat pelaksanaan yang sangat rawan pada saat pencabutan terjadi penumpukan masa.
"Saran dari kami pada saat pembagian undangan kepada paslon supaya KPUD bisa menjelaskan dan membatasi kehadiran dukungan supaya tidak membawa masa dan telah ditentukan oleh PKPU yang diatur," katanya.
Dijelaskan Kapolres, sebelum pelaksanaan akan dicek lokasinya nanti maka pola akan ditentukan untuk sistem pengamanan. Pihaknya juga akan melaksanakan atau menyampaikan kepada tim paslon supaya tidak membawa masa terlalu banyak supaya tidak terjadinya penumpukan pada saat pelaksanaan kegiatan.
"Kami dari pihak Polres Meranti akan melaksanakan semaksimal mungkin untuk supaya dapat berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan pencabutan nomor urut," jelasnya.
Di tempat yang sama, dr Misri Hasanto selaku Kadiskes Meranti mengatakan, eskalasi ke depan untuk sampai selesainya tahapan pilkada ini konsentrasi masyarakat tidak akan fokus untuk mengikuti perkembangan tahapan pilkada ini.
"Untuk wilayah Meranti sudah berubah status sudah menjadi zona orange. Dalam tahapan pilkada ini sering terjadi kerumunan masa, penumpukan masa maka dari itu untuk bisa tetap memenuhi tentang protokol kesehatan," bebernya.
Dijelaskan dia, untuk penyelenggara yaitu KPUD Meranti supaya tetap menyediakan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah.
"Dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini, maka kami dari dinas kesehatan supaya masyarakat ataupun pihak penyelenggara tetap menjaga kesehatan untuk di wilayah Meranti ini termasuk eskalasi sedang," terangnya.(wir)
