JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritikan terus lahir terkait rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) mengenai 200 nama mubalig. Terlebih, kebijakan itu telah menimbulkan konflik di masyarakat.
"Konyol, tugas negara itu memfasilitasi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat di antara mubalig, penceramah. Biarin aja itu ada perbedaan pendapat. Tapi jangan kemudian pemerintah ngatur ini yang bagus, ini yang nggak bagus," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/5/2018).
"Nanti pers juga dia bikin list sama dia. Ini pers yang boleh dibaca, ini yang nggak boleh. Nah ini kan otak apa kaya gini? Ini kan otak otoriter. Ini 20 tahun lalu boleh kaya gitu, sekarang nggak boleh lagi begitu," jelasnya.
"Bung Karno dulu bicara tentang tauhid. Bicara tentang Alquran, bicara tentang filsafat kehidupan, insan kamil, dan sebagainya," tutupnya. (ce1/aim)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama