JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Akhirnya Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Politikus Partai Golkar itu mundur setelah namanya disebut dalam kasus Papa Minta Saham dan menjalani sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Berkenaan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo menghormati keputusan itu.

“Kami menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan oleh Pak Setnov,” ujar Jokowi usai menghadiri Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Menurut Jokowi, setelah adanya kasus yang melibatkan Novanto, hubungan eksekutif dan legislatif tidak akan terpengaruh. Ia yakin pemerintah dan DPR tetap menjalin hubungan baik.

“Dari dulu kan baik-baik saja hubungannya. Enggak ada masalah,” tegas Jokowi.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, mempertanyakan batalnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan vonis etik bersalah atau tidak terhadap Setya Novanto, pasca politikus Golkar itu mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR.

“Putusan MKD ini alfa. Dia tidak membuat sebuah keputusan final. MKD harusnya membuat punishment seperti apa. ‎Harus ada seperti apa keputusan final MKD. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, jadi tidak bisa mundur terus kasus ini ditutup,” kata TB Hasanuddin di DPR Jakarta, Kamis (17/12).

Menjawab pertanyaan ini, Anggota MKD Syarifuddin Sudding menjelaskan bahwa keputusan mahkamah hanya menerima pengunduran diri Novanto dan kasus ditutup serta mengumumkan Novanto tidak lagi menjabat pimpinan DPR. Hal itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan.