KPU Siapkan Panduan Cara Hadapi Gugatan ke MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ingin mengomentari syarat bagi pasangan calon kepala daerah mengajukan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait selisih minimal perbedaan persentase perolehan suara.
Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, syarat gugatan merupakan kewenangan MK untuk menentukannya. “Kami sangat menghormati proses di sana (MK,red). Nanti seperti apa (syaratnya,red) juga kan ada panduan dari MK yang merujuk pada persentase berdasarkan suara tertinggi,” ujar Husni, Rabu (23/12).
MK, kata Husni, dapat saja menetapkan syarat selisih suara 2 persen, 1,5 persen atau mungkin hanya satu persen.
Selain itu, mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini juga mengatakan, KPU memiliki kewenangan menetapkan kuasa hukum yang nantinya akan mendampingi mereka selama proses sengketa di MK.
Penyelenggara pilkada di tingkat daerah dapat menggunakan jasa dari pengacara negara, atau pengacara dari kalangan profesional lainnya.
“Jadi mereka (KPU,red) itu sendiri-sendiri, enggak disatukan di pusat. Tapi kami (KPU pusat,red) beri pedoman bagaimana membuat argumentasi, jawaban-jawaban atas tuduhan, menyertakan alat bukti dan beberapa hal lain,” kata Husni.(gir/jpnn/kun)
