JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Cepat atau lambatnya pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) sangat memengaruhi waktu honorer K2 diangkat menjadi CPNS.
Namun, pemerintah belum juga menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah) revisi UU ASN. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengaku kecewa atas hal itu. Banyak yang memertanyakan keseriusan pemerintah karena sejak rapat kerja Baleg dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur pada 24 Januari 2018, DIM-nya belum selesai juga.
"Kami kecewa karena MenPAN-RB belum menyerahkan DIM-nya. Harusnya raker 10 Juli sudah ada karena waktunya enam bulan loh," kata anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Marlinda P, Kamis (12/7/2018).
Diakuinya, dirinya sudah meminta kepastian waktu pemerintah menyerahkan DIM. Namun, pemerintah belum bisa menyebutkan tenggat waktu. Dia pun khawatir bila dalam waktu dekat ini DIM belum diserahkan, revisi UU ASN tidak akan terlaksana.
"Agustus kan sudah masa pendaftaran bakal caleg dan bakal capres - cawapres. Habis itu kami kampanye, lah terus kapan bahasnya?" tanya dia.
Pernyataan yang sama datang dari anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Supratman A. Dia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga honorer K2.
Akan tetapi, untuk menuntaskannya pemerintah harus menyerahkan DIM revisi UU ASN secepatnya.
"Ini tahun politik. Sebagai oposisi saya senang-senang saja kalau ini tidak selesai dan bisa kapitalisasi. Namun tidak boleh gitu kan karena ini menyangkut kemanusiaan. Apalagi honorer K2 tidak pernah berharap ini diselesaikan sekaligus tapi ada yang perlu diprioritaskan dari 438.590 honorer K2 yang akan diselesaikan MenPAN-RB," paparnya. (esy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
