PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Ditangkapnya Plt Bupati Bengkalis non aktif, Muhammad yang juga merupakan pucuk pimpinan di Negeri Sri Junjungan Bengkalis menambah catatan buruk.
Hal ini juga memicu turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah Bengkalis.
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Riau, Tito Handoko menilai persoalan ini juga akan menjadi penyebab sulitnya Bengkalis mencapai program jangka menengah dan jangka panjang, lantaran sudah tidak ada lagi motor secara definitif yang bertugas sebagai penyelenggara roda pemerintahan di Bengkalis.
"Dengan banyaknya kasus hukum (yang terjadi, red), akan menurunkan dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bengkalis. Wibawa pemerintah agak turun, apalagi program banyak tak berjalan," kata Tito, kepada Riaupos.co, Senin (10/8/2020).
Meski demikian, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan mengedepankan asas yang baik, pelayanan mesti tetap berjalan, walau dengan kepemimpinan bupati yang berstatus sebagai pelaksana harian ditengah keterbatasan wewenangnya.
"Terkait dengan kepercayaan publik, menurut kami publik pasti mendistorsi persoalan ini. Terdapat dua aspek yang jadi perhatian, pertama secara kepemimpinan akan sulit masyarakat percaya dan menilai kedepan, selanjutnya terkait elit-elit yang ada, apa benar-benar clear dari persoalan hukum," tuturnya.
Terkait imbas kepada Pilkada mendatang, menurut Tito persoalan pilkada adalah pilihan banyak orang yang tak bisa dipungkiri.
Jadi masyarakat tentunya berharap pemimpin kedepan dapat membawa pembangunan bengkalis agar tetap berjalan optimal, program pembangunan pemerintah dahulu bisa dilanjutkan karena prinsip pembangunan pada masa sekarang yaitu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.
"Nah, yang diharapkan masyarakat kedepan tentu saja menurut kami yaitu pembangunan bengkalis agar tetap berjalan optimal," ungkapnya.
Namun kejadian yang menimpa Bengkalis saat ini, mulai dari Bupati Amril Mukminin yang ditahan KPK, hingga Plt Bupati Muhammad yang notabenenya merupakan wakil ditangkap Polda Riau, tentu akan beresiko pada menurunnya angka partisipasi masyarakat terhadap pilkada dan pemilu pada umumnya.
Menurut Tito, hal ini secara ilmiah pernah dilakukan research di kampus, bahwa dampak hukum terhadap kepala daerah maupun birokrasi yaitu menurunkan level kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Lebih lanjut dijelaskannya, apakah persoalan ini akan meningkatkan angka golput, tentu saja hal ini sulit dikategorikan. Tetapi menurut Dosen Universitas Riau ini, hal ini bisa iya ataupun bisa tidak.
"Jadi, golput juga diiringi oleh perkembangan Covid-19 saat ini. Nah perkiraan kami, untuk pilkada Bengkalis nanti tidak akan sampe partisipasi 50 persen, bisa kurang. Ini juga nanti yang mestinya bisa jadi perhatian penyelenggara pilkada. Bahwa covid harus diantisipasi dan bagaimana meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu sehingga hasilnya bisa mewujudkan pemerintah yang baik," tuturnya.
Laporan: Panji A Syuhada (Pekanbaru)
Editor: Eko Faizin
