JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi II DPR RI, Ihsan Yunus menyoroti soal langkah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) kerap berbicara di media. Ihsan menanyakan kepada Kepala KSP Moeldoko soal apakah memang diizinkan untuk para tenaga ahli berbicara di media.
Hal itu disampaikan Ihsan dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet hingga Kantor Staf Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala KSP Moeldoko mengaku dirinya memerintah tenaga ahli untuk berbicara kepada media, terkait isu-isu nasional.
"Itu perintah saya pak. Kalau ada sesuatu saya bertanggung jawab," jawab jenderal TNI purnawirawan itu di Gedung DPR Senayan.
Mantan Panglima TNI itu juga menuturkan, dirinya tidak bisa sendirian dalam merespons berbagai isu nasional, khususnya perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan banyaknya isu, kalau saya sendiri yang mengatasi tidak bisa," pungkasnya.
Merespons hal itu, pengamat birokrasi Varhan Abdul Aziz mengatakan, bahwa munculnya tenaga ahli muncul di media tidak menjadi masalah, selama itu merupakan keputusan bersama di KSP.
"Tidak ada salahnya Tenaga Ahli KSP muncul di media menyampaikan kebijakan selama hal itu hasil keputusan bersama yang telah disepakati," tuturnya.
Menurut pengamatannya, selama ini tidak ada statement aneh atau menyimpang yang dikeluarkan Tenaga Ahli KSP di media. Bahkan mereka berbicara dengan nada positif yang selayaknya harus disampaikan kepada masyarakat.
"Seperti ketika beberapa waktu lalu, Tenaga Ahli Utama Edy Priyono menyampaikan kepada media bahwa dia yang mewakili KSP mendorong Kementerian Keuangan dan LKPP untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah," jelasnya.
Begitu pun, lanjutnya, ketika Wandy Tuturoong yang merupakan tenaga ahli utama mewakili KSP turun ke jalan menemui dan mendengarkan aspirasi pendemo Aliansi BEM SI.
Termasuk juga, saat Edy Priyono dalam program KSP mendengar, menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah memastikan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan akan segera terkendali.
"Saya pikir tidak menjadi masalah ketika pembicaraan tersebut naik di media. Bahkan bagus agar bisa lebih terdengar oleh masyarakat luas," ungkap Varhan.(jpg)
