Yang juga penting, masyarakat yang mendukung pasangan calon jangan sampai mudah tersebut emosi, bila ternyata pasangan calon yang diusung belum terpilih.
“Masyarakat akan lebih baik bila menerima hasil dari pilkada, karena semuanya memang telah diusahakan sebaik mungkin,” ujarnya.
Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan dari sejumlah laporan kekayaan yang disetor ke KPK, beberapa memang diverifikasi. “Kami sudah laporkan hasilnya ke KPU dan KPUD. Ada beberapa yang coba menyembunyikan asetnya sehingga antara laporan dan kenyataan tidak sama,” terangnya.
Sayangnya, Johan mengaku tidak hafal berapa calon kepala daerah yang diduga menyembunyikan aset tersebut. Menurut dia harusnya setelah menerima laporan tersebut KPU bisa bertindak.
“Kami serahkan ke KPU keputusannya bagaimana,” terang Johan.
Mengenai adanya peningkatan penyaluran dana bansos di sejumlah daerah, Johan mengaku KPK tidak tinggal diam. Menurut dia, pengawas pemilu dan KPUD bisa membantu memberikan informasi ke KPK. Jika memang terbukti penyaluran dana bansos disalahgunakan untuk kampanye maka hal itu bisa ditindak.
Cek Kekayaan Calon sebelum Nyoblos
Sehari menjelang pelaksanaan pilkada serentak, KPK meluncurkan aplikasi berbasis web yang menginformasikan harta seluruh paslon. Daftar harta kekayaan itu didapat dari laporan yang pernah disampaikan para calon sebelum mendaftar ke KPU, beberapa bulan silam.
Dalam aplikasi yang beralamat di http://www.kpk.go.id/id/pantau-pilkada-2015 itu, masyarakat bisa peta kabupaten atau kota yang tengah melaksanakan pilkada serentak. Setelah diklik petanya, akan muncul daftar pasangan calon beserta hartanya.
