Tjahjo melanjutkan, Jokowi juga memerintahkan agar jajaran keamanan, bisa melakukan tindakan tegas jika terjadi gejolak gangguan keamanan yang menganggu kelancaran jalannya pilkada.
“Sedikit ada riak, ada gejolak, hal-hal di luar konstitusi harus mengambil langkah-langkah yang cepat. Karena 269 daerah, ini sudah separuh republik kita pilkada serentak,” lanjutnya.
Terkait masalah anggaran, Tjahjo memastikan bahwa persoalan tersebut telah clear. Sementara masalah duplikasi parpol yang terjadi di Simalungun, juga telah diselesaikan dengan baik.
“Kami mohon doa restu, teman-teman pers juga didamping monitoring di tiap-tiap TPS kalau ada hal-hal yang memunculkan ketidakdemokratisan ini tentunya akan bisa kita lihat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan imbauannya kepada seluruh masyarakat, agar menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak kali ini.
“Pilkada serentak akan diadakan dua hari lagi. Ini pengalaman pertama pilkada serentak. Saya mengimbau rakyat Indonesia di 269 daerah dapat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta agar semua pihak yang berpartisipasi dalam pilkada, ikut menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pilkada. Dia pun menghimbau kepada pihak-pihak yang berlaga dalam pemilu, bisa menerima hasil pilkada dengan lapang dada.
“Saya mengimbau kepada semua pihak untuk tertib dan sejuk. Ini adalah kegembiraan politik yang mari kita meriahkan bersama. Bagi yang menang, nantinya jangan jumawa, bagi yang kalah juga tidak usah kecewa dan mengamuk,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan bahwa persiapan pengamanan pilkada serentak sudah 100 persen. Pihaknya pun telah melakukan pengecekan persiapan logistik, termasuk surat suara, di seluruh Polda di Indonesia. Namun, ada satu daerah yang penyaluran logistiknya tertunda.
“Ada satu daerah yang tertunda karena hasil PTUN. Yang awlanya dua jadi tiga calon, jadi harus dicetak surat suaranya harus diundur beberapa hari. Itu di daerah Kalimantan Tengah,”paparnya di Kompleks Istana Bogor, kemarin.
Selain itu, lanjut Badrodin, pihaknya juga telah melakukan pengamanan berlipat di daerah-daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada. Di antaranya di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatra Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim) dan Jambi.
“Semua sudah ada penebalan dari Mabes Polri, sebanyak 2.500 untuk back up daerah yang rawan. Semoga dengan kesiapan penyelengara dan polisi, TNI, pilkada bisa berjalan dengan aman,” paparnya.
Badrodin menuturkan, pihaknya pun telah melakukan deteksi dini terkait situasi kemanan jelang pilkada. Dia menguraikan, sejak 7 Desember lalu, pihaknya telah memberlakukan status siaga satu, sehingga dua pertiga kekuatan Polri bisa dikerahkan.
