Sementara, acara-acara tahunan seperti Pesta Danau Toba, hanya menjadi semacam acara rutinitas saja, tanpa hasil nyata. “Pesta Danau Toba tiap tahun hasilnya apa? Nol, nol! Dan hanya dijadikan peluang oleh orang-orang tertentu untuk mencari makan. Jumlah wisatawan tak naik karena masyarakat tidak pernah dipersiapkan menjadi masyarakat pariwisata,” ujar pria yang juga pernah menjadi Kapolda Kaltim dan Sumsel itu.
Meski menyorot minimnya perhatian pemerintah pusat, salah satu Ketua Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) itu mengakui, ketidakkompakan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba juga punya andil terhadap sepinya danau tersebut sebagai destinasi wisata.
Karena itu, Togar mengatakan, saat dirinya masih menjadi Kapolres Simalungun pada 1989, dia sudah menyampaikan gagasan agar Danau Toba diurus oleh suatu badan otorita.
“Saat itu umur saya masih 30-an, saya sudah bicara harus diurus otorita seperti Otorita Batam itu,” kata dia.
Kepada Gubernur Sumut almarhum T.Rizal Nurdin, Togar juga mengaku menyampaikan perlunya Pemprov Sumut membentuk semacam Kawasan Berikat pengelolaan Danau Toba.
“Almarhum Rizal Nurdin itu seangkatan dengan saya, saya bilang ’Din, mumpung jadi gubernur, kamu harus berbuat sesuatu untuk Danau Toba’. Dia tanya,’Bagaimana caranya?’. Saya katakan, suruh Kepala Bappeda provinsi rancang Kawasan Berikat, seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba harus mendukung. Undang para pakar pariwisata level internasional, minta masukan. Undang para Kepala Bappeda kabupaten/kota ke Medan, suruh bangun sesuai kekhasan daerah masing-masing,” cerita Togar, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.
